Hal tersebut dia sampaikan saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengingat setiap calon kepala daerah yang maju secara independen pasti akan dihadapkan dengan proses yang sulit.
"Jalur nonpartai politik juga tidak mudah. Tujuan UU baru agar setiap individu bisa memberi dukungan pada calon independen justru mempersulit tugas KPU," ujar Masykurudin.
Dengan waktu yang terbatas dan syarat yang ketat, dia menilai siapa pun calon yang menempuh jalur perseorangan akan menghadapi jalan terjal.
"Tidak mudah bagi siapa pun untuk maju dari jalur perseorangan. Dukungan partisipasif masyarakat lebih sering jatuh kepada praktik mobilisasi pemilih," ujar Masykurudin.
Hasilnya, kata dia, bisa ditebak saat pemungutan suara selesasi maka tidak jarang calon independen memperoleh suara justru di bawah angka KTP yang dikumpulkannya.
Dia mengatakan dominasi partai politik yang lebih kuat dalam pilkada berimbas pada sedikitnya pilihan alternatif yang bisa dipilih masyarakat.
Kehendak parpol dalam pencalonan pun dinilai masih elitis, sehingga untuk memunculkan ragam calon yang diusung pun sulit diwujudkan.
"Koalisi yang dibangun juga semata-mata mencari kemenangan, tidak menyisakan kaderisasi tunas-tunas muda untuk meraih kekuasaan. Apalagi merepresentasikan kepentingan masyarakat lokal," imbuhnya.
Sehubungan dengan calon independen dari DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, JPPR berpendapat Ahok harus siap menghadapi persaingan yang akan berlangsung.
Soal kalah-menang bukan lah prioritas, namun yang utama ialah Ahok harus siap untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Jakarta yang mengusung dirinya, tutur Masykurudin.
"Semisal Ahok pada akhirnya kalah, setidaknya dia akan tercatat dalam rekor yang diraihnya, yaitu calon perseorangan dengan dukungan sejuta pemilih," katanya menambahkan.
Pewarta: Roy Rosa
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
