Menurut Menkominfo di Jakarta, Senin, Palapa Ring merupakan salah satu proyek yang memiliki resiko yang sangat terkendali karena berskema kerjasama pemerintah-swasta dengan penjaminan pembiayaan oleh pemerintah. Selain itu, Palapa Ring menjadi program kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) yang memiliki dasar hukum Undang-Undang.
"Maka tadi saya katakan secara resiko, resiko politiknya apa, di kita itukan, namanya kewajiban pelayanan universal (KPU), USO itu ada diundang-undangkan, bahkan PPnya ngatur dan sebagainya," katanya.
Untuk itu, seharusnya Palapa Ring dapat dilirik untuk dibiayai oleh dana-dana hasil repatriasi dari amnesti pajak.
Ia menambahkan,dirinya mendorong agar sektor telekomunikasi dibaiayai oleh sektor swasta dan bukan lagi dibiayai oleh pemerintah. Hal ini mengingat secara regulasi mengarahkan ke hal tersebut. Namun demikian, ia menyadari, bahwa hal itu sulit karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 13 ribu pulau lebih.
Sehingga banyak pelosok-pelosok yang secara ekonomis mungkin tidak menguntungkan. Oleh karena itulah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah-swasta. Skema tersebut memastikan proyek tersebut memiliki resiko yang terkendali karena adanya penjaminan dari pemerintah.
Proyek dengan skema KPS tersebut kini tengah dilaksanakan dalam pembangunan Palapa Ring, baik Paket Barat, Paket Tengah maupun Paket Timur.
Proyek Palapa Ring Barat senilai Rp1,28 triliun yang tendernya di menangkan oleh konsorsium Moratel dan Triasmitra (PT Palapa Ring Barat) telah mendapatkan kucuran kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp875 miliar.
Sedangkan untuk Paket Tengah dengan nilai proyek Rp1,38 triliun yang dimenangkan Konsorsium Pandawa Lima (PT LEN sebagai ketua) telah menunjuk PT IIF menjadi lead arranger untuk mencari sindikasi pembiayaan. Sementara untuk Paket Timur telah diumumkan beberapa waktu lalu dengan pemenang Konsorsium Moratelindo-IBS-Smart Telecom.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
