"Kebijakan BI baik penurunan suku bunga maupun pelonggaran makroprudensial, termasuk penurunan GWM (giro wajib minimum), akan mendorong baik suplai dari kredit perbankan maupun sisi kenaikan permintaan kredit," kata Perry di Jakarta, Kamis.
Perry menilai yang menjadi kendala dalam pertumbuhan kredit perbankan ialah rasio kredit bermasalah atau NPL (non-performing loan) yang masih tinggi, yakni sebesar 3,2 persen (gross) atau 1,5 persen (nett) pada Juli 2016. Namun, Perry mengatakan dari sisi likuiditas dan ltv (loan to value) sudah ada pelonggaran.
Dia berpendapat kenaikan permintaan kredit didorong oleh tiga faktor. Pertama, pertumbuhan ekonomi. "Kalau memang pertumbuhan ekonominya naik akan mendorong permintaan kredit. Memang pertumbuhan ekonomi sudah naik, tapi tidak terlalu kuat sehingga permintaan kredit belum kuat," ujar Perry.
Kedua, permintaan kredit dipengaruhi oleh penurunan suku bunga seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. "Salah satu pertimbangan kami menurunkan suku bunga hari ini untuk mendorong permintaan kredit. Kalau suku bunga itu kan seluruh komponen, seluruh aspek juga akan terpengaruh, termasuk juga ingin mendorong permintaan kredit," tutur Perry.
Sedangkan faktor ketiga yang belum terlalu kuat mendorong pertumbuhan kredit ialah kegiatan ekonomi sektor swasta. Perry mengatakan kegiatan ekonomi sektor swasta Indonesia sudah ada perbaikan terlihat dari beberapa indikator meskipun diakui belum terlalu kuat.
Pertumbuhan kredit Juli 2016 tercatat sebesar 7,7 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juli 2016 tercatat sebesar 5,9 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 21-22 September memutuskan menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis points (bps) dari 5,25 persen menjadi 5,00 persen.
Sementara suku bunga Deposit Facility turun 25 bps menjadi 4,25 persen dan Lending Facility turun 25 bps menjadi 5,75 persen yang berlaku efektif sejak 23 September 2016.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
