Minggu, 22 Oktober 2017

Anggota KEIN: Indonesia berpotensi krisis listrik 1.000 MW

| 3.014 Views
Anggota KEIN: Indonesia berpotensi krisis listrik 1.000 MW
Ilustrasi - Petugas memperbaiki generator kincir angin di Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid, Pantai Baru, Srandakan, Bantul, Yogyakarta.(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Yogyakarta (ANTARA News) - Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini memperkirakan Indonesia akan mengalami krisis listrik sebesar 1.000 megawatt (MW) pada tahun 2018.

"Setiap tahun, tambahan kebutuhan listrik masyarakat sekitar 5.000 MW, sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu menyediakan pasokan listrik sekitar 4.000 MW setiap tahunnya," ujar Hendri saat dihubungi dari Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, sampai saat ini tambahan kebutuhan listrik dari masyarakat, seperti rumah tangga, industri, usaha komersial dan umum masih melebihi pasokan dari PT PLN.

Artinya, ada defisit pasokan listrik 1.000 MW per tahun. Bila tidak ada langkah nyata, Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018.

Ia mengatakan kurangnya pasokan listrik membuat sebagian wilayah di Indonesia sering terkena pemadaman listrik bergilir, dan kondisi ini umumnya terjadi di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan.

Banyak mesin pabrik tidak bisa berproduksi karena tidak ada pasokan setrum, katanya.

Data ESDM menunjukkan hingga 2 November 2015, dari 22 sistem kelistrikan nasional, 11 sistem kelistrikan lain berstatus siaga karena cadangan listriknya lebih kecil dari pembangkit besar, katanya.

"Adapun sisanya, Sembilan sistem kelistrikan dalam kondisi defisit pasokan listrik, seperti di Sumatera dan Kalimantan," katanya.

Ia mengingatkan krisis listrik itu harus segera diselesaikan karena pasokan energi yang cukup merupakan kunci utama untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.

Ia menambahkan jika krisis listrik terjadi di daerah-daerah potensial saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berjalan seperti sekarang, dampaknya bisa sangat merugikan Indonesia.

"Daya saing produsen dan manufaktur di daerah tersebut, bisa tergerus dalam perdagangan bebas ASEAN," kata Hendri.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga