Beijing (ANTARA News) - Pejabat penegakan hukum dan peradilan di China harus benar-benar setia kepada Partai Komunis yang berkuasa, kata media pemerintah, dalam peringatan terbaru tentang loyalitas pascapemenjaraan mantan kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang.

Zhou yang sebelumnya memimpin pasukan keamanan dalam negeri China yang menakutkan, dipenjara seumur hidup pada 2015 untuk kasus suap, membocorkan rahasia negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia adalah pejabat paling senior China yang terjerat dalam penyelidikan korupsi sejak Partai Komunis yang berkuasa menjalankan roda pemerintahan pada 1949.

Sebuah pernyataan partai yang dikeluarkan kantor berita Xinhua pada Rabu mengatakan para pejabat penegakan hukum dan peradilan harus memiliki "keyakinan politik yang jelas, profesionalisme yang tinggi, komitmen dan disiplin".

"Tenaga profesional judisial dan penegakan hukum harus mematuhi aturan hukum dengan karakteristik China, mengikuti arah politik yang benar dan tetap benar-benar setia kepada partai," tambahnya, seperti dilaporkan Reuters.

Sistem akan dibentuk untuk menawarkan program pelatihan dan pengawasan untuk menjamin loyalitas kepada partai, kata dokumen itu.

Juga akan ada pengawasan ketat sehingga korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran lainnya akan dihukum, tambahnya.

Tidak ada penyebutan langsung dari Zhou, tetapi partai telah berulang kali memperingatkan aparat penegak hukum akan kebutuhan untuk loyalitas partai setelah kasus Zhou.

Bulan lalu partainya mengatakan kepada Kementerian Keamanan Publik, yang mengoperasikan polisi, jika mereka perlu untuk memperdalam upaya guna membasmi "pengaruh buruk" Zhou.

Partai ini telah meningkatkan upaya untuk menegakkan disiplin menjelang transisi kepemimpinan yang sensitif akhir tahun ini, memastikan anggota partai semua pada pemahaman yang sama dan menyelesaikan setiap perbedaan pendapat hingga ke akarnya.

Minggu ini partai mengatakan kepada para manajer sektor publik China di bidang pendidikan dan media untuk mematuhi aturan baru tentang loyalitas partai dan mensosialisasikan kenegarawanan untuk mempertahankan pekerjaan mereka.

Presiden Xi Jinping telah bergerak secara agresif untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sejak menjabat empat tahun lalu, dan akan lebih mempertegas kekuasaannya di Partai Komunis setiap kongres lima tahun sekali yang akan dilangsungkan akhir tahun ini, ketika pejabat penting akan pensiun dan yang baru akan menggantikan jabatan mereka.

Sebelumnya menurut Reuters, seorang pejabat pemerintah di China Utara dipecat setelah menyebut Mao Zedong "setan" dan menyatakan peringatan ulang tahun tokoh penting itu tiap tahun adalah "pemujaan terbesar dunia" di media sosial.

Mao, yang wafat pada 9 September 1976, dianggap Partai Komunis sebagai pendiri China modern. Wajahnya digunakan dalam mata uang China, Yuan.

Mao dihormati kalangan kiri, yang meyakini China menjadi terlalu kapitalis dan rakyatnya kian senjang setelah menjalani reformasi ekonomi selama tiga dasawarsa.

Perlakuan terhadap Mao beserta peninggalannya menunjukkan perbedaan kaum konservatif dengan progresif.

Biro Kebudayaan, Radio, Film, TV, Pers dan Penerbitan mengatakan, Senin wakil direktur badan itu, Zuo Chunhe dipecat dari jabatannya karena "membuat pernyataan keliru" di media sosial Weibo.

Ia dinilai terlibat pelanggaran berat politik.

Pada awal bulan ini, seorang dosen di China juga dipecat dari jabatannya setelah mengritik Mao pada peringatan 123 tahun kelahirannya di Internet Desember lalu.

(Uu.G003)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017