"Impor akan kami buka. Namun, infrastruktur harus dibangun terlebih dahulu. LNG gimana cara masuknya, kecuali punya FSRU (floating storage regasification unit). Intinya infrastruktur harus kita bangun dahulu," kata Arcandra usai membuka pameran Indogas di JCC Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan waktu pembangunan FSRU paling cepat sekitar dua sampai tiga tahun. Selain itu, lokasi pembangunan fasilitas regasifikasi tersebut perlu menyesuaikan daerah tertentu yang memiliki kebutuhan gas lebih tinggi.
Menurut Arcandra, fasilitas regasifikasi belum bisa menampung dan mengakomodasi gas alam cair impor, apalagi saat ini FSRU yang dimiliki Indonesia baru terdapat di Jawa Barat, Arun, Lampung, dan Benoa.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan lokasi pembangunan dermaga atau terminal terdekat dengan lokasi yang membutuhkan impor gas alam cair.
"Dalam melihat impor gas, kebutuhannya ada di mana. Kalau FSRU di Lampung, kebutuhannya di Jawa Tengah, apa artinya diimpor kemudian dialirkan dengan pipa? Ini harus kami pikirkan. Pipa gasnya ada enggak," kata Arcandra.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang mengizinkan impor LNG bagi pembangkit listrik.
Selain itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Industri, dari tujuh bidang industri yang ditetapkan sebelumnya, baru tiga di antaranya yang mendapatkan penurunan harga gas, yakni industri pupuk, petrokimia, dan baja.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan penyesuaian harga gas industri dibutuhkan selain sebagai nilai tambah, juga untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
Pewarta: Mentari DG
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
