"Kedepan setiap atlet dan pelatih harus di warning dari awal untuk tidak mengkonsumsi obat apapun termasuk jamu sebelum bertanding. Makanya pendidikan anti-doping harus dilakukan sejak dini," kata Menpora di sela pertemuan dengan LADI di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat.
Sebanyak 14 atlet PON-Peparnas 2016 ditemukan positif menggunakan doping dan saat ini mereka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan, beberapa di antaranya meminta untuk membuka sampel B guna mengecek kembali kebenarannya.
Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Menpora berharap Indonesia segera mempunyai laboratorium anti-doping sehingga tidak perlu lagi menggunakan jasa negara lain seperti Thailand dan India. Apalagi, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
"Mohon nanti dimaksimalkan dengan dikoordinasikan dari sekarang melalui Corcom, lewat OCA atau pihak lain. Kita harus memanfaatkan peluang. Kita harus punya lab. Kami akan mendukung baik sarana maupun prasarananya," kata Menpora yang akrab dipanggil Cak Imam itu.
Saat ini, kata Menpora, pihaknya mendukung penuh proses pemeriksaan terhadap atlet yang positif doping pada PON-Peparnas 2016.
Ia berharap kejadian ini tidak terulang lagi karena sanksinya cukup berat.
Sementara itu, Ketua LADI Zaini Kadhafi Saragih pada pertemuan tersebut menjelaskan detail permasalahan yang menimpa 14 atlet tersebut, yang di antaranya diketahui meminum jamu tradisional.
"Berdasarkan hasil temuan di lab dan wawancara atlet Peparnas, yang bersangkutan sepertinya minum jamu dan bukan disengaja untuk doping. Tapi di dalamnya jamu ternyata masuk kategori doping," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, LADI juga mengakui jika sosialisasi doping masih sangat kurang, sehingga mereka berkomitmen untuk lebih memaksimalkannya.
"Sosialisasi dan edukasi harus banyak dilakukan. Apalagi daftar obat setiap tahunnya berubah. Setiap tahun WADA (badan anti doping dunia) mengeluarkan list baru dan kita harus terus melakukan sosialisasi," kata Zaini menerangkan.
Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
