Rabu, 20 September 2017

Tim relawan Basuki-Djarot temukan persoalan yang rugikan pemilih Badja

| 11.443 Views
Tim relawan Basuki-Djarot temukan persoalan yang rugikan pemilih Badja
Basuki Tjahaja Purnama Memilih Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) bersama istri, Veronica Tan (kanan) dan anak, Nicholas Sean Purnama (tengah) menunjukkan nomor antrean sebelum melakukan pencoblosan di TPS 54 kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta, Rabu (15/2/2017). Ahok hadir bersama istri dan anaknya ke TPS untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. (ANTARA /Hafidz Mubarak A)
Jakarta (ANTARA News) - Tim relawan Basuki-Djarot menemukan beberapa persoalan yang merugikan pemilih Badja di tempat pemungutan suara pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2), antara lain, kertas suara habis, tidak diberikan C6 hingga hari H, TPS baru buka pukul 12.30, dan keanehan lainnya.

Salah seorang relawan Badja, Elvi, di Jakarta, Jumat, mengakui banyak TPS yang mengalami persoalan.

"Ya banyak sekali kan kita lihat di TPS yang surat suara habis, warga kehabisan waktu. Ini KPPS yang harus dievaluasi. Juga KPUD-nya," ujar Elvi.

Setidaknya dari data yang didapat dari tim Badja ada 13 TPS, yaitu TPS 21 Pegadungan, TPS 97 Kampung Gusti Teluk Gong, TPS Rusun Petamburan, TPS 04 Jamblang Jakarta Barat, TPS 89 Cengkareng, TPS 88 Cengkareng, TPS 13 Meruya Utara, TPS 47 Kelapa Gading, TPS 28 Apt. Medit II, TPS 22 Sawah Lio, TPS 33 Kemayoran, TPS 96 Cengkareng dan TPS 18 & 19 Petojo Utara.

Disinggung saksi-saksi yang kurang maksimal, Elvi mengakui juga hal itu. Ia, menyebut faktor internal dan eksternal menjadi persoalan dari saksi Badja.

"Kita mengalami hal itu ternyata ada saksi dua yang datang terlambat dan tidak ada di tempat. Ini menjadi evaluasi internal. Saya dengar saksi dari PDI Perjuangan dipersulit. Ditanya tanda tangan KPPS," jelasnya.

Untuk itu Tim Badja meminta bagi yang punya informasi kasus mencurigakan terkait Pilkada DKI 2017, terutama dalam bentuk, video di lapangan, foto di lapangan, tulisan dan dari lapangan.

Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum Partai NasDem atau BAHU Nasdem melihat terdapat pelanggaran serius berupa pelanggaran hak konstitusional di Pilgub DKI Jakarta.

Ketua Umum BAHU NasDem Taufik Basari atau Tobas menyatakan, banyak pola yang ditemukan, antara lain berupa warga yang tidak terdaftar di DPT padahal pada pemilu sebelumnya telah ikut. Harusnya, mereka dapat menggunakan suara apabila telah memenuhi syarat membawa e-KTP atau suket dari Dinas Catatan Sipil juga membawa KK.

"Tapi mereka tetap tidak dapat menggunakan hak pilih," ujar Tobas dalam jumpa pers di DPP Partai Nasdem, Kamis (16/2).

Tobas juga membeberkan terkait petugas KPPS yang kurang profesional, terkesan dengan sengaja berbelit-belit kepada pemilih yang hendak memilih.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga