Dia katakan itu dalam diskusi di Markas Besar PBB di New York, beberapa hari lalu, seturut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Deputi Sekretaris Jenderal untuk Urusan MPP, Herve Ladsous, yang hadir pada diskusi panel sebagai pembicara kunci, menyambut baik komitmen pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah personil perempuan dan upaya Indonesia untuk memajukan agenda perempuan, keamanan, dan perdamaian.
Diskusi Panel itu menghadirkan dua panelis dari Indonesia, yakni Letnan Kolonel TNI Ratih Pusparini, mantan anggota misi pemelihara perdamaian PBB di Suriah, Kongo dan Lebanon, serta AKBP Yuli Cahyanti, mantan anggota misi pemelihara perdamaian PBB di Sudan.
Pusparini dalam paparan, menyampaikan personil perempuan biasanya lebih bisa membaur dengan masyarakat lokal dibandingkan personil laki-laki, hal ini yang memberikan nilai lebih bagi kesuksesan misi di daerah operasi.
Cahyanti dalam paparannya juga menyampaikan hal senada bahwa personil perempuan pada umumnya lebih dekat dengan korban konflik dan pengungsi internal , khususnya perempuan dan anak-anak.
Diskusi itu bagian dari rangkaian kegiatan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Acara itu dihadiri lebih dari 120 peserta di Markas Besar PBB, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dari Sekretariat PBB, Departemen Misi Pemelihara Perdamaian PBB, Departemen Pendukung Operasional PBB, negara-negara anggota PBB serta akademisi yang berkecimpung dalam isu perdamaian.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto, turut hadir sebagai moderator dalam panel diskusi itu.
Sejalan dengan amanah konstitusi, Indonesia telah terlibat dalam misi PBB sejak 1957. Saat ini Indonesia berada pada urutan ke-9 negara kontributor terbesar personil militer dan polisi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
