Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya menghentikan penggunaan merkuri di pertambangan rakyat atau pertambangan skala kecil saat memimpin rapat terbatas mengenai masalah itu di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore.

Ia mengatakan penggunaan merkuri di berbagai industri termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan penambang dan warga sekitar tambang.

"Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 hot spot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tapi juga berdampak pada kesehatan keluarga, terutama anak-anak, serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang," ujarnya.

Sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Minamata di Kumamoto, Jepang, pada 10 Oktober 2013, ia menjelaskan, Indonesia tentunya tidak boleh membiarkan penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan terus terjadi.



Presiden memberikan tujuh instruksi kepada jajarannya berkenaan dengan masalah itu.

Pertama, dia meminta lembaga terkait mengatur lagi tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan.

"Kedua, penggunaan merkuri pada tambang rakyat harus segera dihentikan, harus dilarang. Saat tiga minggu lalu ke Provinsi Maluku, saya minta Kapolri agar penambangan emas di Gunung Botak yang menggunakan merkuri untuk dihentikan dan sudah dihentikan oleh Kapolri," ucapnya.

Penggunaan merkuri di pertambangan skala menengah dan besar selanjutnya juga akan dilarang.

"Ketiga, setelah diatur tata kelolanya, saya minta terus diawasi secara ketat dan berkala mengenai penggunaan merkuri. Bukan hanya di tambang-tambang rakyat, tapi juga di pertambangan skala menengah dan besar," kata Jokowi.

Presiden juga menginstruksikan pengawasan distribusi merkuri karena penggunaan merkuri di pertambangan rakyat disinyalir terjadi karena banyak impor merkuri yang dilakukan secara ilegal.

"Saya juga minta dilihat lagi tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan importasi merkuri. Karena saya mendapatkan informasi banyak merkuri impor ilegal yang masuk ke tambang-tambang rakyat," kata Presiden.

Tragedi yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang, sekitar akhir 1950-an akibat pencemaran merkuri cukup menjadi contoh bagi dunia.

Masyarakat, menurut Presiden, harus tahu bahaya merkuri.

"Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pencemaran merkuri juga bisa berakibat tidak hanya bagi para penambang dan keluarganya, tapi juga pada masa depan anak-anak mereka, baik lahir cacat fisik maupun cacat mental," ujarnya.

Selanjutnya pemerintah berupaya memberikan solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertambangan rakyat dan tambang emas skala kecil.

"Saya minta solusinya bukan sebatas penutupan atau penertiban tambang rakyat ilegal. Tapi juga diupayakan pengalihan mata pencarian bagi para penambang ini," kata Presiden.

Terakhir, Presiden meminta Kementerian Kesehatan bergerak memberikan pertolongan medis bagi warga yang telah terpapar bahan kimia berbahaya tersebut.

"Saya minta warga yang telah terkontaminasi merkuri bisa ditangani kesehatannya dan diberikan bantuan medis," katanya.

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017