Jakarta (ANTARA News) - Mantan Direktur Operasi PT Pertamina Trans Continental, Dr Captain Win Pudji Pamularso, SH, MH meraih gelar doktor ilmu hukum dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana di Jakarta, Senin.

Win Pudji Pamularso dalam disertasinya berjudul "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Maritim di Terminal Khusus Migas Sebagai Pendukung Utama Bisnis Migas" itu dinyatakan lulus ujian doktor dengan predikat "Sangat Memuaskan" dalam Sidang Terbuka yang dipimpin Rektor UNKRIS Dr H Abdul Rifai.

Dalam disertasinya, Dr Win Pudji menemukan problematika seputsr ketidakjelasan hukum terkait, belum adanya pengaturan hukum maritim bagi eksplorasi dan eksploitasi migas di luar teritorial Indonesia, baik zona ekonomi eksklusif maupun di landas kontinen.

Padahal, kepastian hukum ini diperlukan bagi investasi bernilai tinggi dan berjangka panjang seperti dalam kontrak migas. Disis lain, keberadaan dan kebutuhan akan perangkat hukum yang jelas juga akan semakin memberi jaminan bagi pemanfaatan sumber daya energi migas untuk kepentingan nasional yang lebih besar.

Praktisi pelayaran yang juga mantan nahkoda kapal tangker itu melihat dalam praktiknya, penegakan hukum maritim masih tumpang tindih, sehingga dibutuhkan pendekatan sistemik terhadap penegakan hukum kemaritiman.

"Karena Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, maka perlu sinergi Bakamla, Polair, TNI AL dan lembaga-lembaga penegak hukum kelautan lainnya," ujarnya.

Dr Win Pudji mengusulkan agar ada UU baru khusus mengatur pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi migas di luar teritorial Indonesia. Hal itu seiring dengan peningkatan kompetisi untuk mencari sumber-sumber cadangan migas baru di lautan, seperti yang terjadi di di Laut China Selatan yang melibatkan sejumalh negara seperti China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Menanggapi masalah tersebut, mantan Menko Maritim Dr Rizal Ramli melihat perkembangan hukum maritim di Indonesia terlihat kurang signifikan. Padahal, dalam sejarahnya hukum maritim di Indonesia memiliki kemajuan yang sangat progresif.

"Jika orientasi pembanguan nasional lebih ke laut, seperti di dalam Nawa cita Presiden Joko Widodo, yang melihat lautan sebagai masa depan Indonesia, maka sudah seharusnya memiliki banyak pakar hukum maritim," katanya.

Dr Rizal Ramli memuji disertai Dr Win Pudji Pamularso yang memiliki perspektif ke depan, khususnya bagi pemanfaatan sumber energi di lautan Indonesia.


Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017