Senin, 25 September 2017

Menkeu janji periksa kerugian Garuda Indonesia

| 2.700 Views
Menkeu janji periksa kerugian Garuda Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Sesmen BUMN Imam A Putro (kiri) dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata (kedua kanan) mendengarkan pertanyaan anggota Komisi VI DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017). (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji memeriksa kerugian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang membuat maskapai penerbangan itu tidak bisa menyetor dividen ke negara.

Saat menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno di rapat kerja dengan Komisi VI DPR Jakarta, Rabu, Sri Mulyani mendapat banyak cecaran dari komisi bidang BUMN lantaran kerugian maskapai penerbangan nasional itu.

"Kami nanti akan periksa. Tentu kalau investasinya salah, itu kemudian menimbulkan masalah yang serius. Kalau dari sisi efisiensi, seharusnya bisa diperbaiki. Sedangkan kalau ada sesuatu yang sifatnya fundamental, apakah tata kelola, kami akan investigasi secara lebih serius lagi," katanya.

Pemeriksaan, Sri Mulyani mengatakan, tidak hanya akan dilakukan terhadap Garuda Indonesia tetapi pada badan usaha milik negara (BUMN) lain yang diproyeksikan masih merugi hingga akhir 2017 seperti Krakatau Steel, Bulog dan PAL.

Anggota Komisi VI Roy Suryo menilai perkembangan maskapai pelat merah tidak cerah lantaran tidak bisa menyetor dividen kepada negara, terlebih jika bandingkan maskapai penerbangan nasional negara lain.

"Kita punya semangat untuk bisa menghidupkan, untuk mempertahankan posisinya sebagai maskapai bintang lima. Tapi Garuda ini enggak jelas," katanya.

"Perlu ada kebijakan yang tegas untuk menjelaskan Garuda mau kemana, ke atas atau ke bawah. Kalau sekarang jadinya nanggung," kata politikus Partai Demokrat itu.

Garuda Indonesia sepanjang semester pertama 2017 mencatat kerugian 283,8 juta dolar AS atau Rp3,77 triliun (kurs Rp13.314), tertinggi dibandingkan BUMN lain.

Editor: Maryati

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga