Minggu, 24 September 2017

Greenpeace minta pemerintah lindungi gambut secara total

| 8.439 Views
Greenpeace minta pemerintah lindungi gambut secara total
Dokumentasi--Kebakaran Lahan Gambut Riau. Warga berusaha memadamkan api yang membakar semak belukar dengan alat seadanya ketika terjadi kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (9/8/2017). Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, masyarakat sekitar lokasi lahan gambut yang terbakar ikut membantu Satgas Karhutla Provinsi Riau dalam proses pemadaman. (ANTARA /Rony Muharrman)
Jakarta (ANTARA News) - Greenpeace Indonesia meminta Pemerintah untuk melindungi hutan dan lahan gambut secara total dengan menjalankan tata kelola sumber daya alam hingga melaksanakan penegakan hukum.

"Kehadiran lahan gambut di Indonesia semakin terancam oleh kehadiran para pelaku industri. Karenanya yang masih tersisa harus benar-benar dijaga," kata juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Annisa Rahmawati di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, usaha Pemerintah harus lebih keras dalam melindungi hutan dan lahan gambut, termasuk memastikan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan moratorium yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Lebih lanjut Annisa mengatakan bahwa sejauh ini belum ada hasil evaluasi pelaksanaan moratorium sejak 2011 oleh Pemerintah yang resmi, yang diterbitkan untuk publik.

Evaluasi, menurut dia, justru datang dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menemukan setidaknya 2,7 juta hektare (ha) hutan primer dan gambut hilang selama kurun waktu 6 tahun pelaksanaannya.

Annisa mengatakan bahwa salah satu lansekap yang harus dipertahankan adalah ekosistem gambut Sungai Putri, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, seluas 57.000 ha yang kini terancam aktivitas bisnis.

Aktivis perempuan dan HAM debtWatch Indonesia Arimbi Heroepoetri mengatakan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak kecil.

"Kita tidak boleh melupakan korban akibat kebakaran lahan dan krisis asap yang selalu berulang, yakni puluhan orang yang meninggal dan ratusan ribu orang yang terpapar asap berbahaya. Ini pelanggaran HAM, terutama hak atas hidup dan atas lingkungan bersih dan sehat," tegas Arimbi.

Kerugian lainnya yakni hilangnya keanekaragaman hayati, salah satunya berkurangnya populasi satwa endemik seperti yang disebut dalam laporan Population and Habitat Viability Assesment (PHVA) Orangutan Indonesia 2016.

Kepadatan populasi orangutan di daratan Kalimantan (termasuk Sabah dan Sarawak) menurun dari 0,45-0,76 individu per kilometer persegi (km2) menjadi 0,13-0,47 individu per km2. "Kerusakan habitatenjadi penyebab utama berkurangnya populasi orangutan," ujar dia.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga