Jakarta (ANTARA News) - Depkeu mengungkapkan penyerapan hibah tahun anggaran 2007 hingga Oktober baru 26,6 persen akibat masih buruknya kesiapan proyek-proyek yang akan dibiayai. Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, di Jakarta Selasa mengatakan realisasi hibah 2007 mencapai 76,2 juta dolar AS, dari pagu yang disepakati DPR 287 juta dolar AS. Dari realisasi itu, jelasnya, hibah yang berasal dari donor multilateral mencapai 70 juta dolar AS atau 56 persen dari pagu 125 juta dolar AS, dan donor bilateral hanya 6,2 juta dolar AS atau 3,8 persen dari pagu 162 juta dolar AS. "Masih ada hibah yang off-budget. Padahal sesuai ketentuan seluruh hibah harus tercatat dalam APBN. Itu juga yang menyebabkan rendahnya penyerapan," ujar Rahmat. Menurut data Depkeu, pihaknya telah menandatangani 15 kesepakatan hibah dengan institusi donor asing, seperti IBRD, IDA, UNDP, dan ADB, serta negara Kanada hingga Oktober. Sementara itu, Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Depkeu, Maurin Sitorus menjelaskan pihaknya tidak akan bersikap terlalu keras mengenai kewajiban untuk melaporkan penerimaan hibah oleh Kementerian Lembaga (KL). "Kami khawatir itu malah akan menyulitkan donor karena mereka lebih suka untuk memberikan hibah secara langsung," ujarnya. Dijelaskannya, sebenarnya pencatatan hibah dalam APBN memberi keuntungan bagi donor dan KL penerima karena pajak untuk pinjaman dan hibah itu ditanggung pemerintah. Dalam kesempatan itu, Rahmat juga mengatakan bahwa penyerapan pinjaman luar negeri juga tidak jauh berbeda dengan hibah. "Realisasi penyerapan pinjaman proyek hingga Oktober mencapai 1 miliar dolar AS atau 39 persen dari pagu APBNP 2,564 miliar dolar AS," katanya. Rendahnya penyerapan pinjaman proyek, jelasnya karena ada masalah kesiapan proyek yang dibiayai, seperti perpanjangan batas waktu pencairan, desain ulang proyek, birokrasi, penyesuaian harga, relokasi proyek, dan keterlambatan penandatanganan perjanjian SLA (Subsidiary Loan Agreement). Sedangkan Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Depkeu, Wijanarko, mengatakan ada 17 pinjaman proyek akan berakhir pada 2007, dimana ada sebagian pinjaman yang akan dibatalkan. "Yang dibatalkan itu karena proyek sudah selesai, tapi masih ada sisa pinjaman yang belum dicairkan. Kita kan masih tetap harus membayar `commitment fee` untuk pinjaman yang tidak dicairkan," katanya. Menurutnya, terlalu besarnya pinjaman dibandingkan realisasi yang dibutuhkan disebabkan masih lemahnya proses perencanaan di KL.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007