Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wapres Jusuf Kalla (kanan), serta Menko Polhukam Wiranto (kiri) memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas Reformasi bidang Hukum di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti harus ada evaluasi atas peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional, Presiden juga mengingatkan agar reformasi hukum menyentuh sisi hilir yaitu pelayanan publik serta sisi hulu yaitu aspek regulasi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Ratas Bahas Reformasi Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan) bersiap memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas Reformasi bidang Hukum di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti harus ada evaluasi atas peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional, Presiden juga mengingatkan agar reformasi hukum menyentuh sisi hilir yaitu pelayanan publik serta sisi hulu yaitu aspek regulasi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Ratas Bahas Reformasi Hukum
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) serta Menkominfo Rudiantara (tengah) saat Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo membahas Reformasi bidang Hukum di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti harus ada evaluasi atas peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional, Presiden juga mengingatkan agar reformasi hukum menyentuh sisi hilir yaitu pelayanan publik serta sisi hulu yaitu aspek regulasi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Ratas Bahas Reformasi Hukum
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) saat Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo membahas Reformasi bidang Hukum di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti harus ada evaluasi atas peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional, Presiden juga mengingatkan agar reformasi hukum menyentuh sisi hilir yaitu pelayanan publik serta sisi hulu yaitu aspek regulasi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)