Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kiri), Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato (kedua kiri), Ketua Panja RUU Perdagangan Ario Bimo (kedua kanan), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana (kanan), memberi keterangan pers mengenai RUU Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1). DPR menyapakati isi substansi RUU Perdagangan yang telah dibahas sejak Oktober 2013, dan diharapkan dapat disahkan dalam Rapat Paripurna 7 Februari 2014. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
RUU Perdagangan disepakati
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kedua kanan), Mantan Mendag Arifin Siregar (kedua kiri), Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato (kanan), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana (kiri), memberi keterangan pers mengenai RUU Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1). DPR menyapakati isi substansi RUU Perdagangan yang telah dibahas sejak Oktober 2013, dan diharapkan dapat disahkan dalam Rapat Paripurna 7 Februari 2014. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
RUU Perdagangan disepakati
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (ketiga kiri), Mantan Mendag Arifin Siregar (kedua kiri), Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato (ketiga kanan), Ketua Panja RUU Perdagangan Ario Bimo (kedua kanan), Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana (kiri), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana (kanan), memberi keterangan pers mengenai RUU Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1). DPR menyapakati isi substansi RUU Perdagangan yang telah dibahas sejak Oktober 2013, dan diharapkan dapat disahkan dalam Rapat Paripurna 7 Februari 2014. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
RUU Perdagangan disepakati
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (tengah), Mantan Mendag Arifin Siregar (kedua kiri), Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato (kedua kanan), Ketua Panja RUU Perdagangan Ario Bimo (kanan), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana (kiri), memberi keterangan pers mengenai RUU Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1). DPR menyapakati isi substansi RUU Perdagangan yang telah dibahas sejak Oktober 2013, dan diharapkan dapat disahkan dalam Rapat Paripurna 7 Februari 2014. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)