Halal Haram BPJS

Selasa, 4 Agustus 2015 16:34 WIB

Halal Haram BPJS

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani (tengah) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) dan Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok (kanan) memberi keterangan pers usai pertemuan Direksi BPJS Kesehatan, pengurus MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan OJK di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8). Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepahaman antara para pihak antara lain dalam rekomendasi "ijtima" Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, tidak ada kosa kata haram. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Halal Haram BPJS

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani (tengah) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok (kedua kanan), Mantan Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Muhammad Syakir (kanan) dan perwakilan Kementerian Kesehatan Sundoyo (kiri) memberi keterangan pers usai pertemuan Direksi BPJS Kesehatan, pengurus MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan OJK di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8). Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepahaman antara para pihak antara lain dalam rekomendasi "ijtima" Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, tidak ada kosa kata haram. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Halal Haram BPJS

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani (tengah) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok (kedua kanan), Mantan Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Muhammad Syakir (kanan), dan perwakilan Kementerian Kesehatan Sundoyo (kiri) memberi keterangan pers usai pertemuan Direksi BPJS Kesehatan, Pengurus MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan OJK di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8). Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepahaman antara para pihak antara lain dalam rekomendasi "ijtima" Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, tidak ada kosa kata haram. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)