Rabu, 27 September 2017

Kumpulan Berita # Penerbitan Perppu Ormas

  • Jamintel Kejagung: Perppu Ormas tidak sasar ormas tertentu

    21 Juli 2017 19:31
    Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel Kejagung) Adi Toegarisman menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) tidak menyasar ormas tertentu. "Yang harus ...

  • Pembubaran HTI jadi hikmah menurut PPP

    20 Juli 2017 06:31
    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah menjadi hikmah bagi aktivis pergerakan lainnya untuk tidak bertentangan dengan NKRI dan Pancasila dalam berserikat. ...

  • PPP tampung masukan masyarakat soal Perppu Ormas

    20 Juli 2017 01:35
    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan telah membuka posko untuk menampung masukan masyarakat terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). "Kami ...

  • Peradi dukung Perppu Ormas

    20 Juli 2017 01:30
    Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 ...

  • Boni Hargens: Perppu Ormas juga harus bubarkan sekte Yehova

    19 Juli 2017 18:19
    Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan harus juga bisa membubarkan berbagai sekte atau ...

  • HTI Jateng copot atribut organisasi usai pencabutan status badan hukum

    19 Juli 2017 14:04
    Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Daerah Jawa Tengah melepas seluruh atribut organisasi di kantor sekretariat yang berada di Kota Semarang setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan pencabutan surat ...

  • DPR: pencabutan status badan hukum HTI kewenangan pemerintah

    19 Juli 2017 13:22
    Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menghormati keputusan pemerintah mencabut status badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai 19 Juli 2017, menyatakan bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah. "Itu merupakan ...

  • Wapres nyatakan Perppu beri kewenangan pembubaran ormas

    19 Juli 2017 12:07
    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memberi kewenangan kepada lembaga yang ditetapkan untuk membubarkan ormas yang tidak sesuai ketentuan termasuk Hizbut Tahrir Indonesia ...

  • Penjelasan Kemenkumham soal pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia

    19 Juli 2017 10:45
    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, membacakan pengumuman mencabut status badan Hizbut Tahrir ...

  • Kemenkumham resmi cabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia

    19 Juli 2017 10:39
    Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017. Pengumuman pencabutan status hukum HTI tersebut dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) ...