counter

Sidang Pileg, MK batalkan SK KPU untuk Dapil Sumut 9 DPRD

Sidang Pileg, MK batalkan SK KPU untuk Dapil Sumut 9 DPRD

Arsip: Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman (tengah) membacakan putusan akhir sengketa pemilu legislatif yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2019). MK membacakan 72 putusan dari 202 perkara yang disidangkan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. ANTARA FOTO/ Adnan Nanda/wpa/pd. (ANTARA FOTO/ADNAN NANDA)

Jakarta (ANTARA) - Majelis Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membatalkan Surat Keputusan KPU terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk daerah pemilihan Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara.

"Membatalkan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang perolehan suara di Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat.

SK KPU tersebut secara otomatis dibatalkan setelah Mahkamah memerintahkan KPU Humbang Hasundutan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang (PSU) di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasuduntan, untuk perolehan suara pemilihan umum DPRD Provinsi Sumatera Dapil Sumut 9.

"Penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara membuka formulir model C1 plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1," ujar Anwar.

Pelaksanaan penghitungan suara ulang ini harus dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak putusan tersebut diucapkan.

Baca juga: Sidang Pileg, MK tolak gugatan dua caleg Gerindra

Baca juga: Sidang Pileg, permohonan PBB Papua Barat tak diterima MK

Baca juga: Sidang Pileg, MK putus 55 sengketa Pileg 2019


Perintah tersebut diberikan karena Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah memberikan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang berdasarkan formulir DB1, dengan alasan untuk perbaikan adminsitratif data perolehan suara dari C1 ke DA1 di 135 TPS di 24 desa di Kecamatan Dolok Sanggul khusus Partai Gerindra.

Namun setelah dilakukan perbaikan, terjadi pengurangan perolehan suara caleg Partai Gerindra atas nama Robert Lumban Tobing yang sebelumnya berjumlah 3.971 menjadi 2.135.

Mahkamah dalam sidang pembuktian juga tidak dapat mencocokkan data dalam formulir DA1 versi sebelum dan sesudah perbaikan, karena perbaikan administratif tersebut hanya dilakukan terhadap Partai Gerindra.

"Mahkamah juga meragukan keputusan Bawaslu yang hanya memperbaiki perolehan khusus Partai Gerindra tanpa ada kejelasan lanjut mengapa ada dugaan kesalahan di perolehan Gerindra," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan Mahkamah.

Oleh sebab itu diperlukan penghitungan suara ulang untuk memastikan perolehan suara yang benar.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti LIPI: evaluasi pemilu serentak demi demokrasi yang lebih baik

Komentar