Jakarta (ANTARA News) - Politisi Partai Golkar di DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Jumat petang, menyatakan, usul pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu kemunduran sikap politik terhadap upaya pembentukan Good Governance atau Tata Pemerintahan yang Baik, dalam rangka mengatasi masalah bangsa. Sementara Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Tjahjo Kumolo, atas nama fraksinya dengan tegas menolak usul tersebut, dengan menandaskan, selama `catur institusi` (Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan BPKP) belum kuat, KPK masih perlu. Kedua politisi dari dua fraksi terbesar di DPR RI tersebut juga sama-sama menolak usul pembubaran KPK, menanggapi sejumlah wacana dan isu agar KPK dibubarkan saja. Pendapat atau usul pembubaran itu, datang dari seorang anggota Fraksi Partai Demokrat, Amad Fauzi, yang mengatakan, kalau perlu, KPK dibubarkan saja, karena terlalu `super body` dan kerjanya juga tidak optimal. "Kami tegas menolaknya. Menurut saya, KPK itu masih perlu. Kan juga KPK merupakan institusi atas kemauan politik DPR RI dan Pemerintah zaman Presiden Megawati Soekarnoputri yang harus kita optimalkan terus," tandas Tjahjo Kumolo. Sedangkan Ferry Mursyidan Baldan yang juga anggota Komisi II DPR RI menilai, saat ini perlu penguatan sinergi antar lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. "Pokoknya menurut saya, yang harus dilakukan justru penguatan sinergi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian," tambahnya. Tjahjo Kumolo berulangkali menandaskan, selama `catur institusi` (Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan BPKP) belum kuat, KPK masih perlu. "Kami tegas saja, KPK itu masih perlu. Sebagai institusi atas kemauan politik DPR RI dan Pemerintah, kita wajib mengoptimalkan perannya secara baik," sambungnya. Memang, tambahnya, kemauan politik semua pihak, seharusnya membangun suatu institusi Kejaksaan dan Kepolisian yang kuat serta terpercaya dulu, di samping pengawasan pembangunan melalui BPKP serta BPK. "Di samping itu, harus pula diikuti oleh sistem dan pelaksanaan semua instansi itu secara solid dan profesional, terpercaya serta bisa dipertanggungjawabkan dalam segala aspek," tegasnya. Tentu dalam upaya memperkuat ke-4 lembaga itu, pasti butuh waktu yang pas, sumberdaya manusia (SDM) memadai serta dana cukup. "Ini penting, agar solid dan kuat untuk memberantas KKN dan kebocoran anggaran pembangunan," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008