Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa membantah tudingan yang menuduh juru bicara Presiden, Dino Pati Djalal, sebagai agen asing. Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Mensesneg atas Perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers khusus untuk membantah tudingan tersebut. "Tidak betul dan tidak berdasar Dino dikatakan sebagai agen asing. Oleh sebab itu, dengan `statement` resmi ini agar dihentikan spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar itu," tutur Mensesneg. Pekan lalu, pada 23 April 2008, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Munarman, mengeluarkan pernyataan bahwa Dino adalah agen asing, berkaitan dengan persoalan keberadaan laboratorium kesehatan milik Amerika Serikat, Namru-2. Menurut Hatta, klarifikasi dari pihak Presiden atas pernyataan Munarman tersebut menjadi penting karena kedudukan Dino adalah sebagai staf khusus Presiden dan sekaligus juru bicara Presiden. Mensesneg mengatakan Dino adalah seorang diplomat karir profesional yang telah 20 tahun menghabiskan hidupnya untuk karir tersebut. "Tahun 1999, dia bahkan mendapat kenaikan pangkat khusus karena jasanya dalam diplomasi Timor Timur," ujarnya. Sejak menjadi juru bicara presiden, lanjut Mensesneg, Dino tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan opini dan tugas utamanya adalah menyampaikan sikap Presiden serta menjembatani Departemen Luar Negeri (Deplu) dengan departemen lain untuk isu-isu luar negeri yang menjadi perhatian Presiden. Hatta mengatakan klarifikasi dari pihak Istana tentang tudingan terhadap Dino sudah cukup. Dino tidak akan mengambil langkah hukum terhadap Munarman. Mensesneg mengatakan klarifikasi atas tudingan terhadap Dino tidak ada kaitannya dengan sikap pemerintah soal keberadaan Namru-2. Menurut Hatta, persoalan Namru-2 telah ditangani oleh Deplu dan departemen terkait lainnya. "Jadi, ini masih dibahas. Tidak usah kita berspekulasi, tentu kita inginkan yang terbaik untuk bangsa ini," ujarnya. Menteri-menteri yang membahas soal Namru-2, lanjut dia, akan melaporkan hasilnya kepada Presiden dan langkah yang diambil pemerintah tentu berpegang pada kepentingan nasional. (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008