Beijing (ANTARA News) - Hongkong dengan populasi 6,96 juta jiwa dan pertumbuhan riil produk domestik bruto (PDB) 9,3 persen pada 2007, merupakan pasar potensial bagi Indonesia untuk menjaring sebanyak mungkin investor wilayah China itu. Dengan menerapkan sistem ekonomi paling bebas di dunia, Hongkong memang sangat layak dilirik Indonesia agar pengusaha setempat mau menggelontor dananya dalam bentuk investasi ke Indonesia. Data BKPM menunjukkan, jumlah perusahaan Hongkong yang menanamkan modalnya di Indonesia selama 1990-2007 sebesar 315 perusahaan dengan total nilai 3,68 miliar dolar AS. Bidang usaha yang dilakukan antara lain sektor properti, kimia, industri metal, dan industri tekstil dan pakaian jadi yang tersebar di Jawa barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hongkong menempati urutan kesembilan sebagai asal investor asing terbesar di Indonesia, dengan total perusahaannya menyerap 146.556 tenaga kerja Indonesia. Menyadari peluang yang masih sangat terbuka untuk menjaring sebanyak mungkin investor Hongkong datang ke Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong pun berupaya menarik sebanyak mungkin investor setempat menanamkam modalnya ke Indonesia. Caranya, KJRI Hongkong, Selasa 29/4, untuk pertama kali menyelanggarakan "Forum Investasi" yang mempertemukan pengusaha setempat dengan pengusaha Indonesia, disamping dengan Kepala BKPM Muhamad Lutfi. "Forum Investasi yang akan berlangsung di Hongkong tersebut merupakan upaya kita dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Hongkong, terutama sekali bidang investasi, perdagangan dan pariwisata," kata Konjen RI di Hongkong, Ferry Adamhar. Menurutnya, forum yang mengambil tema "Indonesia:An Emerging Land of Opportunities" tersebut merupakan kerjasama antara KJRI Hongkong dengan Kamar Dagang dan Industri Hongkong, serta Dewan Pengembangan Perdagangan Hongkong. Tujuan penyelenggaraan kegiatan itu, katanya, adalah untuk mempromosikan potensi ekonomi, investasi, perdagangan serta kerjasama pemerintahan antara wilayah di Indonesia dengan sejumlah masyarakat bisnis yang memiliki hubungan di Hongkong. Selain itu juga menghubungkan serta mensinergikan sejumlah program di sejumlah daerah di Indonesia, terutama sekali sejumlah program yang bertujuan untuk menarik investasi asing langsung dari Hongkong ke Indonesia. "Tujuan lainnya adalah menyukseskan Tahun Kunjungan Indonesia 2008 (VIY 2008) dengan mempromosikan potensi pariwisata dan budaya serta industri pariwisata di Indonesia kepada warga dan masyarakat bisnis Hongkong," kata Ferry. Dalam forum itu, sejumlah pengambil keputusan dan pelaksana bisnis dari pemerintah pusat serta daerah memaparkan sejumlah potensi investasi dan melakukan pertemuan dengan masyarakat bisnis Hongkong. "Forum itu juga mempertemukan para pihak terkait dari Indonesia dan Hongkong untuk bertemu dan melakukan pertukaran pandangan dalam rangka kemungkinan kerjasama ke depan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia," kata Konjen RI. Kesetaraan Kepala BKPM Muhamad Lutfi dalam forum yang dihadiri sekitar 150 pengusaha Hongkong itu, mengatakan, pemerintah Indonesia menjanjikan kesetaraan investasi dengan investor negara lain kepada pengusaha Hongkong yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan menjamin kepastian hukum serta memberikan sejumlah insentif. "Sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia bahwa kita harus memberikan kesan yang baik bagi para investor asing untuk memberikan kesetaraan usaha bagi investor dari negara manapun," kata Lutfi. Menurut Lutfi, pemerintah Indonesia tidak akan membedakan layanan dan perhatian kepada para investor asing yang ingin menanamkan modalnya dengan nilai yang mencapai puluhan juta dolar, ribuan juta dolar hingga miliar dolar dan dalam bentuk investasi yang akan diminati. Untuk menjaring sebanyak mungkin serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, katanya, pemerintah juga telah menciptakan suatu kepastian hukum, penyelesaian sengketa, hingga layanan investasi. Menurutnya, adanya kepastian hukum dari iklim usaha yang ada di Indonesia memang merupakan permintaan yang sering dikemukakan oleh investor asing, di samping layanan untuk menyelesaikan berbagai sengketa apabila terjadi. "Kita juga berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain dengan memberikan kepastian iklim usaha bagi para investor. Untuk itu kita telah berupaya untuk memperbaiki dan transparan," katanya. Di depan ratusan pengusaha Hongkong tersebut, Lutfi juga menekankan mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak korupsi, sebagai salah satu wujud upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, tidak ada kompromi bagi para pelaku tindak pidana korupsi baik itu dikalangan pejabat tinggi pemerintah pusat, lembaga tinggi negara, hingga di tingkat provinsi dan kabupaten. "Kita telah dan terus berupaya memberantas korupsi tanpa peduli, seperti yang terjadi di bank sentral hingga DPR. Seperti halnya di Hongkong, Indonesia juga serius memberantas korupsi dan itu sudah komitmen pemerintah Indonesia," katanya. Investasi yang dilakukan di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan suatu nilai tambah, yakni tidak lagi menciptakan atau menjual barang mentah tapi menciptakan barang setengah jadi. "Kita harus mengubah cara pikir dari yang hanya menciptakan dan menjual barang mentah menjadi barang setengah jadi. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama-sama di pemerintahan," katanya Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan suatu iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif, baik bagi investor asing maupun bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Berbagai kemudahan yang dilakukan dan kebijakan yang ditempuh, kata Lutfi, merupakan upaya pemerintah dalam upaya memberikan kesan positif bagi para investor asing untuk datang membuka usahanya di Indonesia. "Salah satunya dengan cara merubah kesan mentalitas, jikalau dulu mengurus investasi bisa dipersulit maka sekarang kita permudah dan waktu mengurusnya pun lebih singkat dan sederhana," kata Lutfi. Langkah lain yang diupayakan untuk menjaring sebanyak mungkin investor asing adalah dengan membenahi sejumlah sarana infrastruktur dan setidaknya pemerintah telah dan akan memperbaiki infrastruktur mencapai 100 miliar dolar AS sejak 2004 hingga 2009. "Ini semua untuk menjadikan komitmen Indonesia sebagai tempat usaha bagi investor yang kompetitif," kata Kepala BKPM. Terkait dengan adanya investor asing yang nakal seperti dengan menggaji upah buruh di bawah upah minimal, ia mengakui bahwa hal itu memang ada dan terjadi di Indonesia. Namun demikian, ulah tidak terpuji itu hanya dilakukan beberapa kecil saja investor asing dan tidak bisa disamaratakan kepada sebagian besar investor asing yang berusaha di Indonesia. Untuk itu, katanya, pemerintah menyiapkan suatu sistem yang ketat di beberapa instansi seperti di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Ia mengakui, kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha investasi di Indonesia tidak seperti "menggigit cabai", yaitu ketika digigit langsung terasa "pedas". Tapi masih membutuhkan waktu untuk menikmati hasilnya. Namun Lutfi yakin bahwa suatu proses perbaikan iklim usaha yang selama ini telah dan akan dijalankan pemerintah akan mampu menghasilkan suatu proses efisiensi ekonomi yang baik dan terarah. Charlie Wong, seorang pengusaha Hongkong, mengatakan bahwa dirinya belum terlalu banyak mengetahui potensi bidang usaha apa yang bisa dilaksanakan. Menurutnya, adanya forum seperti ini hendaknya bisa dilakukan secara berkala karena sebetulnya cukup banyak pengusaha Hongkong yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia, tapi tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan informasi. "Walaupun sudah ada beberapa pengusaha Hongkong yang investasi di Indonesia, tapi saya juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai potensi apa yang bisa menguntungkan untuk perusahaan saya," katanya yang bergerak di bidang usaha pengolahan air. Ia mengaku pemaparan dari BKPM mengenai iklim usaha di Indonesia, mendorong dirinya segera berinvestasi di sektor yang dia geluti. (*)

Oleh Oleh Ahmad Wijaya
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008