counter

Pengamat: Demokrat tidak untungkan Jokowi dari segi kekuatan politik

Pengamat: Demokrat tidak untungkan Jokowi dari segi kekuatan politik

Presiden Joko Widodo memberi hormat saat pengibaran Bendera Merah Putih dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi 17 Agustus di Halaman Istana Merdeka, dan montase Presiden Soekarno saat pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. ANTARA FOTO/IPPHOS/1945/am.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Abi Rekso memandang Partai Demokrat saat ini tidak terlalu menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari segi kekuatan politik.

"Pertanyaan yang menarik terkait Demokrat, apakah Demokrat menguntungkan atau tidak bagi pak Jokowi. Menurut saya, bagi Jokowi tidak ada untungnya dari sisi kekuatan politik," kata Abi Rekso dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Abi menyikapi peluang Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi dalam pemerintahan mendatang.

Baca juga: Pengamat: Wacana menteri kaum milenial sangat politis

Baca juga: Pengamat: Komposisi profesional di kabinet lebih banyak itu terobosan

Baca juga: Pengamat: Presiden perlu cermat dan hati-hati membentuk kabinet


Abi menyampaikan dengan koalisi partai politik yang ada saat ini kekuatan Jokowi sudah mencapai sekitar 62 persen. Pola komunikasi Jokowi dengan partai oposisi juga dinilai sudah cukup baik.

Dengan fakta tersebut, maka kekuatan Demokrat yang hanya tujuh persen lebih, menurutnya tidak terlalu diperhitungkan lagi sebagai kekuatan partai politik.

"Saya tidak tahu apakah ada kekuatan politik lain seperti misalnya pengaruh SBY di level tokoh tertentu. Tapi sebagai kekuatan parpol, Demokrat hanya tujuh persen, sebagai partai yang mengalami degradasi elektoral. Tidak terlalu penting bagi Jokowi untuk menarik masuk Demokrat," kata Abi.

Lebih jauh dia mengakui, dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Namun jika melihat pernyataan Jokowi di depan para pemimpin redaksi media, di Istana Merdeka beberapa waktu lalu, bahwa koalisi parpol pendukungnya tidak akan bertambah, maka posisi Demokrat menjadi kian jelas.

"Jadi kalau ditanya peluang Demokrat bergabung ada atau tidak, dengan kondisi sekarang, namanya politik peluang itu tetap ada, tapi apakah menguntungkan, saya tidak melihat. Di sisi lain, pak Jokowi dalam pertemuan dengan pemred media sudah firm menyampaikan koalisi tidak akan bertambah," jelasnya.

Dia mengatakan Jokowi sudah menyampaikan kabinetnya mendatang akan mengakomodasi 45 persen kursi menteri untuk kalangan parpol. Maka, kata Abi, 45 persen kursi itu akan diberikan Jokowi kepada partai pendukungnya di koalisi, yang dalam hal ini tidak akan mengalami penambahan.

Menurut Abi, Jokowi mungkin saja mempertimbangkan putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet, sebagai wujud redistribusi kekuatan politik nasional sekaligus mengakomodasi kalangan muda.

Namun, dia menilai keputusan Jokowi menarik AHY masuk kabinet akan didasari kedekatan atau chemistry personal Jokowi dengan AHY. Selain itu AHY juga akan diklaim untuk masuk sebagai menteri dari kalangan profesional, atau di luar komposisi 45 persen kursi yang disiapkan bagi kalangan partai politik pendukung.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU tetapkan 55 calon terpilih anggota DPRD Provinsi Papua

Komentar