counter

Pengamat transportasi: Harus ada alternatif dalam sistem ganjil genap

Pengamat transportasi: Harus ada alternatif dalam sistem ganjil genap

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba perluasan dan memperpanjang durasi sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di 16 ruas jalan tambahan hingga 6 September selama Senin-Jumat dari pukul 06.00-10.00 serta pukul 16.00-21.00 WIB. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp

Masyarakat harus diberikan pilihan. Jangan sampai kebijakan diterapkan hanya memberikan pelarangan atau pembatasan saja, namun harus ada alternatif yang baik dan layak bagi pengguna jalan yaitu moda transportasi umum
Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Yos Sunitiyoso, mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mewacanakan taksi online boleh memasuki wilayah ganjil genap, karena transportasi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Jakarta dan sekitarnya.

“Masyarakat harus diberikan pilihan. Jangan sampai kebijakan diterapkan hanya memberikan pelarangan atau pembatasan saja, namun harus ada alternatif yang baik dan layak bagi pengguna jalan yaitu moda transportasi umum,” ujar Yos Sunitiyoso, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebijakan transportasi harus terintegrasi seperti "stick and carrot". Ada pembatasan terhadap kendaraan pribadi (stick) seharusnya ada juga insentif untuk beralih ke moda angkutan umum (carrot) baik transportasi umum massal maupun transportasi umum on-demand, "offline maupun online".

Kedua jenis transportasi umum ini saling melengkapi mengingat perjalanan pengguna transportasi umum di Jakarta kebanyakan bersifat multi moda akibat luasnya cakupan wilayah yang harus dilayani transportasi umum di DKI Jakarta dan kota sekitarnya.

Menurut Yos, pemerintah telah mengakui dan meregulasi transportasi online sebagai angkutan umum on-demand. Karena itu, perlu ada perlakuan setara kepada semua moda transportasi umum untuk melintasi wilayah ganjil genap.

Yos mengakui bahwa sektor transportasi adalah bisnis yang sarat dengan kepentingan publik sehingga layanan kepada publik harus menjadi fokus utama, dan masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih moda transportasi umum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, dari berbagai pilihan yang ada.

“Jika angkutan umum on-demand berkurang jumlahnya di area ganjil-genap ini akan menimbulkan kondisi seller’s market atau pasar yang dikuasai penjual yang asimetris dan merugikan kepentingan masyarakat akibat terbatasnya pilihan. Padahal, tujuan perluasan pembatasan kendaraan bukan itu,” ujar doktor lulusan dari Center for Transport & Society di University of West England, Bristol, Inggris ini.

Isu kesetaraan ini juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika merespons rencana perluasan wilayah ganjil-genap di DKI Jakarta. Ia meminta agar taksi online bisa beroperasi di kawasan terbatas itu seperti halnya taksi pada umumnya.

“Kalau taksi biasa boleh, mestinya mereka [taksi online] boleh juga, itu yang saya sampaikan equality,” katanya di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta (11/8).

Baca juga: Polda Metro Jaya jelaskan dampak positif sistem ganjil genap

Baca juga: Pemprov DKI terapkan uji perluasan sistem ganjil-genap

Baca juga: Polda Metro sosialisasikan perluasan ganjil-genap

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hari pertama penerapan ganjil-genap diwarnai protes

Komentar