Jakarta, (ANTARA News) - Bergembiralah mereka yang tergolong miskin, karena Badan Pusat Statistik (BPS) sedang membarui data kemiskinan berbarengan dengan saat pembagian kartu identifikasi penduduk miskin. Labelnya, BLT! Upaya beraroma kemanusian itu dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan dibantu aparat kelurahan/desa dalam mensukseskan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Begitu kartu miskin untuk 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM-red) selesai dibagi dan program BLT siap dilaksanakan, baru pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM," kata Kepala BPS Rusman Heriawan kepada ANTARA News di Jakarta, Kamis. Saat ini pemerintah akan menggunakan data kemiskinan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2005 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 19,1 juta RTM, sebagai basis data pelaksanaan BLT 2008 nanti. Padahal, pembaruan data relatif penting mengingat mobilisasi penduduk miskin pun terjadi dalam periode tiga tahun ini, baik secara horizontal atau perpindahan wilayah tempat tinggal, maupun secara vertikal atau perubahan status. "Untuk mengupdate data kemiskinan itu, kita butuh minimal tiga bulan. Namun kenaikan harga BBM ini sepertinya sulit ditahan lagi," jelasnya. Menurut Rusman, PT Pos Indonesia akan segera mencetak kartu miskin hanya bagi 19,1 juta RTM dan langsung diserahkan kepada masing-masing kantor pos hingga ke wilayah terpencil serta dibagikan kepada penduduk miskin oleh aparat desa/kelurahan. "Jika terjadi perubahan, misalnya penerima kartu meninggal atau pindah atau bahkan mengalami perubahan status, maka aparat desa berhak untuk membatalkan status miskin dan menahan kartu," katanya. Sedangkan jika ada penduduk miskin baru pada desa atau kelurahan tersebut, tambahnya, maka kartu miskin yang ditahan tadi akan dialihkan pada mereka. "Kita tidak akan melakukan dan menerima pendaftaran RTM baru," katanya. Nantinya, kata Rusman, setiap perubahan status dan peralihan kartu miskin tetap akan diverifikasi oleh BPS wilayah," katanya. Ditanya tentang besaran jumlah BLT yang diterima masing-masing RTM, Rusman mengatakan, jumlahnya akan sama dengan BLT 2005, yaitu Rp100.000 per RTM per bulan selama 12 bulan. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Tim Indonesia Bangkit, Imam Sugema kembali menyatakan ketidaksetujuannya pada program BLT yang akan dijalankan pemerintah sebagai kompensasi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang segera akan dimumkan. "Kalau dulu BLT 2005-2006 berbau suap politik, BLT tahun 2008 sepertinya tidak jauh berbeda," katanya. BLT, jelasnya, hanya akan menghasilkan rakyat yang tidak kreatif, tidak dinamis, dan memiliki mental pengemis. (*)

Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008