Tokyo (ANTARA News) - PM Jepang Yasuo Fukuda mengirimkan surat kepada pemimpin junta militer di Myanmar yang berisi desakan kepada negara itu untuk segera menerima bantuan internasional dan tim penyelamat lainnya guna menolong para korban bencana badai hebat yang melanda Myanmar pekan lalu. Dalam surat yang ditujukan kepada jenderal Than Shwe itu, Fukuda juga menyampaikan rasa belasungkawanya rakyat dan pemerintah Jepang terhadap para korban yang meninggal, demikian media massa Jepang di Tokyo, Sabtu. Fukuda menyatakan, Jepang berharap bantuan tambahan sebesar 10 juta dolar AS, termasuk tenda darurat, mesin generator dan bantuan lainnya dapat membantu menolong rakyat Myanmar yang sedang mengalami musibah. Jepang juga menyatakan siap mengirimkan sejumlah pekerja medisnya ke Myamnar untuk membantu tenaga kesehatan Myanmar yang sedang bekerja keras menolong para korban. "Myanmar semestinya membolehkan tim kesehatan dari neara-negara lain dan organisasi internasional lainnya masuk ke Myamnar dan menolong rakyat yang sedang menderita," kata Fukuda lagi. China dan Indonesia, Kamis, menolak gagasan Prancis agar Dewan Keamanan PBB menekan Myanmar agar pemerintah negara itu membuka akses penuh untuk tenaga bantuan asing menyusul bencana akibat topan Nargis. Badan pangan PBB dan Palang Merah/Bulan Sabit Merah mengemukakan mereka akhirnya mulai menerbangkan pasokan bantuan darurat setelah dihambat oleh junta meski para diplomat Barat dan pejabat PBB mengeluh kemajuannya terlalu lambat. PBB memperkirakan bahwa 1,5 juta orang "kena dampak yang parah" akibat topan tersebut dan ada kebutuhan untuk bantuan makanan serta pasokan lainnya setelah 23.000 orang tewas oleh bencana yang terjadi hari Sabtu (3/5) itu. Prancis mengusulkan adanya sedikit penggunaan konsep "tanggung jawab untuk melindungi" dari PBB sehingga bantuan bisa dikirim tanpa perlu menunggu persetujuan pemerintah Myanmar. Usaha Prancis untuk membawa hal tersebut ke DK PPB ditolak pada Rabu oleh China, Vietnam, Afrika Selatan dan Rusia. Indonesia maupun China menentang politisasi masalah tersebut dan menolak dugaan para wartawan bahwa Myanmar menghambat tenaga bantuan internasional termasuk para pejabat PBB dengan tidak menerbitkan visa. Indonesia menyatakan sudah ada kesiapan di pihak Myanmar untuk membuka diri bagi bantuan.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008