Kupang (ANTARA News) - Mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah Hutan (PPH), Siswono Yudo Husodo, mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa negara sedang menghadapi kesulitan besar. APBN Tahun Anggaran 2008 sudah harus direvisi sebelum dimulai, karena disebabkan antara lain harga minyak dan pangan meningkat amat tinggi, kata Siswono Yudo Husodo yang juga salah satu Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar itu, di Kupang, Minggu. Siswono yang juga Ketua Dewan Penesahat Persatuan Alumni GMNI itu mengemukakan pandangan itu dalam ceramah pada acara Seminar Sehari dan Musyawarah Daerah I Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi NTT di Kupang. Pemerintah, kata dia, perlu mengalokasikan subsidi secara kesuluruhan lebih dari Rp200 triliun, yang membuat negara kurang mampu mengembangkan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang menjadi tugas utamanya. Negara juga sudah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini terlihat dari angka kemiskinan yang terus meningkat. Sebuah Studi kemiskinan Bank Dunia "Making The New Indonesia Work For The Poor" menunjukkan bahwa di negara ini masih terdapat sekitar 39,1 juta orang atau sekitar 17,75 populasi yang miskin. Angka kemiskinan di Indonesia semenjak 1998 belum membaik. Jumlah orang miskin antara periode 1998-2006 berkisar antara 34-50 juta orang. Menurut Bappenas, tingkat kemiskinan pada tahun 2008 ini berpotensi turun sedikit yaitu sekitar 16,8 persen - 17,2 persen. Angka pengangguran juga terus meningkat. Jika angka pengangguran terbuka pada tahun 1997 baru mencapai 6,4, maka pada tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi 11,2 persen, tahun 2006 berjumlah 10,3 persen dan tahun 2007 berjumlah 9,1 persen. Selain itu, jumlah under employment (bekerja kurang dari 35 jam seminggu) meningkat, struktur ketenagakerjaan juga tidak sehat. Pekerja sektor informal telah mencakup 69 persen dan hanya 31 persen yang bekerja di sektor formal. Mayoritas pekerja sektor informal adalah di sektor pertanian. Menurut dia, sektor pertanian ini menghidupi total 41 persen total penduduk pekerja pada tahun 2007 yang totalnya mencakup 99,9 juta orang. Urutan kedua ditempati sektor informal non pertanian, perdagangan formal dan industri manufaktur. Dia menambahkan, potensi pertambangan menganggur dan penduduk miskin cukup besar dengan kenaikan harga pangan dan BBM. Diperkirakan jumlah penduduk miskin akan bertambah 15 persen. Dia menambahkan, rakyat sempat berbesar hati ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menetapkan sasaran bahwa di tahun 2009 angka kemiskinan akan turun menjadi 8,1 persen. Namun dengan kenyataan sekarang dengan angka kemiskinan yang masih 16,8 persen, sangat sulit dalam sisa waktu satu tahun ke depan, pemerintahan SBY dapat mencapai sasaran RPJM tersebut, katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008