Bangkok (ANTARA) - Wakil perdana menteri Thailand, Senin, menolak permintaan kelompok Muslim Melayu untuk membebaskan anggota yang ditahan karena diduga terkait dengan pemberontakan di wilayah selatan Thailand, yang mayoritas Muslim, sebagai prasyarat pembicaraan resmi.

Pejabat Barisan Revolusi Nasional (BRN) bertemu delegasi Thailand di lokasi rahasia di Asia Tenggara pada Jumat dan meminta pembebasan sejumlah tahanan, kata pemimpin kelompok tersebut kepada Reuters.

Pemberontakan di wilayah berbahasa Melayu di negara yang mayoritas Budha tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang selama 15 tahun terakhir dan berkobar selama beberapa dekade.

"Bagaimana bisa Anda mengatakan hal itu? Semuanya harus mengikuti prosedur peradilan," kata Wakil Perdana Menteri, Prawit Wongsuwan kepada awak media, Senin, ketika ditanya soal tuntutan BRN.

BRN juga meminta agar pemerintah Thailand melakukan penyelidikan transparan terhadap dugaan penyiksaan oleh pasukan keamanan setelah adanya tuduhan bahwa seorang pria dari wilayah selatan, Abdullah Isamusa, yang berusia 32 tahun koma usai diinterogasi militer.

Militer mengatakan sejauh ini tak ada bukti penyiksaan dan pihak berwenang sedang menyelidikinya.

BRN merupakan kelompok pemberontak paling aktif di wilayah selatan. Mereka memilih untuk tidak terlibat dalam pembicaraan damai antara Pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak lainnya, kendati dikatakan mereka pernah menggelar dua pertemuan dalam beberapa tahun belakangan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pemerintah Thailand tindak biksu benci muslim
Baca juga: Angkatan Darat Thailand dituduh menyiksa dalam perang selatan

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2019