Jakarta (ANTARA News) - Generasi muda dan mantan aktivis 1998 harus meluruskan kembali arah reformasi ke jalan yang benar karena saat ini reformasi dinilai telah dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik di eksekutif dan legislatif untuk tujuan jangka pendek dan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak. "Reformasi adalah untuk memperbaiki kondisi bangsa dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kebebasan berekspresi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) Jackson Kumaat di Jakarta, Senin, menanggapi 10 tahun Tragedi Trisakti yang merupakan cikal-bakal reformasi. Menurut Jackson, saat ini banyak terjadi konflik horisontal di berbagai daerah, yang disebabkan oleh faktor kebebasan atau penerapan reformasi yang kebablasan. Ia juga menyayangkan dampak negatif desentralisasi sejak 1998, sehingga bupati dan walikota tidak patuh saat berkoordinasi dengan gubernur. Ia mengatakan, reformasi memang menginginkan daerah lebih diperhatikan dan pemilihan pimpinan secara langsung, namun bukan berarti antara pemerintah pusat dan daerah tidak ada koordinasi "Bahkan ada gubernur yang tidak patuh ke presiden hanya karena merasa dipilih langsung oleh rakyatnya. Terbukti konflik pilkada di daerah sering memicu konflik anarkis yang tidak pernah selesai," kata Jackson yang juga mantan aktivis Forkot ini. Menurut Sekjen Senat Mahasiswa STIE Nusantara Jakarta tahun 1998 tersebut, masyarakat sudah terlalu jenuh dengan adanya konflik di kalangan elit. Oleh sebab itu ia meminta generasi muda untuk terus mengawal cita-cita reformasi. Pada kesempantan itu, Jackson meminta pemerintah terus melakukan penegakan hukum karena hal itu merupakan salah satu cita-cita reformasi. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu," katanya. Meski demikian, Jackson mengungkapkan, pihaknya tidak menutup mata pada kinerja aparat penegak hukum saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan aparat di lapangan agar mereka tidak mudah disuap dan terlibat kejahatan korupsi. Pengurus Pakar Pangan sendiri pada umumnya adalah anak muda mantan aktivis tahun 1998. Partai tersebut telah lolos verifikasi sebagai badan hukum oleh Deplum dan HAM. Sementara itu, sebanyak ribuan mahasiswa dari Universitas Trisakti menyambangi Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin menuntut agar institusi tersebut menuntaskan kasus penembakan empat mahasiswa Trisakti pada masa awal Reformasi 1998. "Kami akan terus memperjuangkan kasus Tragedi Trisakti meski telah berjalan hingga 10 tahun," kata Presiden Masyarakat Mahasiswa Trisakti Ilham Basari Putra. Untuk itu, ribuan mahasiswa Trisakti secara berbondong-bondong datang ke Kejagung karena hingga kini masih belum ada penyelesaian yang tuntas dan memuaskan pihak mahasiswa.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008