Bandarlampung (ANTARA News) - Sepuluh Tahun Gerakan Reformasi di Indonesia akan diperingati oleh para aktivis dan mantan aktivis di Lampung untuk mengingatkan semua pihak bahwa pelaksanaan agenda reformasi ternyata belum tuntas sampai sekarang. Sejumlah aktivis dan mantan aktivis di Bandarlampung, Senin, menyatakan, puncak peringatan Sepuluh Tahun Gerakan Reformasi di Indonesia itu akan diperingati para mantan aktivis era 1998 dan para aktivis mahasiswa saat ini, berbarengan dengan momentum mundurnya mantan Presiden Soeharto (21 Mei 1998). "Tunggu saja momentum itu, kami tengah siapkan acara peringatannya sekitar tanggal 20 Mei 2008 nanti," kata salah satu mantan aktivis 1998 di Lampung itu pula. Rangkaian pertemuan untuk menggodok peringatan 10 tahun gerakan reformasi itu telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Salah satu tujuan agenda peringatan gerakan reformasi itu, adalah untuk mengingatkan kembali komitmen bangsa, masyarakat dan pemerintah saat ini untuk menuntaskan agenda reformasi yang belum berjalan, diantaranya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memperkuat demokratisasi dan otonomi daerah, penindakan bagi pejabat dan mantan pejabat yang korup, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, antikorupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Namun salah satu aktivis di Lampung, Oki Hajiansyah, menyatakan bersamaan agenda peringatan Sepuluh Tahun Gerakan Reformasi di Indonesia pada 20 Mei 2008, juga akan digelar rangkaian peringatan dan aksi keprihatinan pada 100 Tahun Kebangkitan Nasional 20 Mei 2008. "Salah satu keprihatinan itu adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang akan masih menyusahkan masyarakat banyak, padahal masih banyak persoalan bangsa yang belum tuntas sejalan dengan tuntutan reformasi, seperti pemberantasan korupsi dan pelayanan pendidikan maupun kesehatan serta penyelesaian masalah pertanahan," kata dia lagi. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Universitas Lampung (Unila), Slamet Riyadi, menyatakan bahwa para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung telah pula menyiapkan diri untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil, seperti penghapusan subsidi pendidikan dan kesehatan serta rencana menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. "Kami siap melakukan aksi yang diperlukan untuk mengkritisi dan memprotes kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat seperti itu," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008