Bandung (ANTARA News) - Meski Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, mengaku tidak tahu jika ada jajaran TNI yang melakukan pengamanan (backing) pungli di jalur darat perhubungan barang khususnya di Jembatan Timbang Tomo, Kabupaten Suemdang, Jabar, namun dia meminta aparat hukum menindak tegas oknum pelaku backing pungli karena termasuk pelanggaran berat. "Dimana lokasinya. saya belum tahu. Namun, kalau memang kasusnya terungkap maka harus diproses secara hukum," kata Djoko seusai mengisi Seminar Nasional Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional "Membangun Optimisme Baru Dalam Kebangkitan Daya Saing Bangsa" di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung, Sabtu. Menurut panglima,TNI hendaknya menjadi alat pengayom masyarakat dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjaga stabilitas teritorial masing-masing wilayah. Pernyataan Panglima TNI itu terkait masih maraknya aksi pungli di jalan raya terhadap angkutan barang, diduga melibatkan oknum TNI/Polri. Salah satunya yang diduga dilakukan koperasi berinisial "Ink". Koperasi yang mengatasnamakan salah satu institusi TNI itu, mengutip uang dari truk angkutan batubara jurusan Cirebon-Bandung, di Jembatan Timbang Tomo, Kabupaten Sumedang, Jabar. Keterangan yang dihimpun menyebutkan, berdasarkan pengakuan sejumlah sopir truk, setiap truk yang melintas jembatan timbang Tomo, harus membayar Rp100.000. Kutipan itu sebagai ongkos jasa keamanan. Pengutipnya adalah orang sipil alias preman. Dalam sehari, sedikitnya ada 400 unit truk pengangkut batubara yang melewati lokasi itu. Berarti dalam sehari, nominal uang kutipan ilegal di satu titik itu itu mencapai Rp40 juta. Untuk menutupi biaya pungli, pengusaha dan sopir truk menyiasatinya dengan membawa muatan melebihi kapasitas, dari 8 ton menjadi 25 ton. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dari dan menuju Sumedang, banyak yang rusak. Para sopir dan pengusaha angkutan batubara tidak dapat berbuat apa-apa dengan kondisi tersebut. Satu hal yang bisa dilakukan ialah melaporkan hal itu kepada kepolisian. Polda Jabar yang menerima laporan tersebut, telah bertindak dan mengamankan sejumlah preman pemungut kutipan. Permasalahan muncul ketika sejumlah oknum anggota TNI berusaha mencegah penangkapan para preman tersebut. Namun polisi tetap membawa para preman ke Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Susno Duadji, tidak membantah tentang dugaan keterlibatan oknum anggota TNI terkait pungli angkutan barang. "Beberapa waktu lalu bahkan ada dari TNI yang datang ke Polda terkait pungutan di Jembatan Timbang Tomo. Hanya yang kita ingin tanyakan, hasil pungutan itu untuk siapa. Kalau memang untuk sopir truk, ya wajar. Kalau bukan, ya berarti pungli dan harus kita berantas," katanya saat dihubungi wartawan, Sabtu. Mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota TNI tersebut, polisi kini masih menelusurinya. "Kita belum tahu apakah pungutan yang dilakukan koperasi tersebut atas sepengetahuan atasannya atau tidak. Diperlukan komitmen semua pihak untuk memberantas pungli seperti yang terjadi di Jembatan Tomo Kabupaten Sumedang. Karenanya, Polri dan TNI akan duduk bersama untuk memecahkan masalah pungli yang terjadi selama ini terhadap angkutan barang di jalan. Polda Jabar sendiri, secara tegas telah menindak beberapa oknum Polri yang terlibat dalam pekerjaan ilegal ini," tegasnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008