counter

Laporan dari Tanah Suci

Layanan terpadu haji dan umrah Indonesia segera dibentuk di Jeddah

Layanan terpadu haji dan umrah Indonesia segera dibentuk di Jeddah

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan. ANTARA/MCH 2019.

Mekkah (ANTARA) - Layanan terpadu haji dan umrah Indonesia sedang dijajaki agar bisa segera dibentuk di Jeddah, sehingga mempermudah proses administrasi dan pengurusannya bagi jamaah Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama  M. Nur Kholis Setiawan di Jeddah, Jumat mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan lintas lembaga melibatkan lima  kementerian untuk menjajaki perluasan tugas dan fungsi Kantor Urusan Haji (KUH) menjadi Layanan Terpadu Haji dan Umrah Republik Indonesia di Jeddah.

"Jadi ada lima kementerian yang dilibatkan dalam mendiskusikan rencana perluasan fungsi dari KUH yang sekarang ini ada," ujar M. Nur Kholis Setiawan.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenag di Jeddah pada Kamis (22/8) dihadiri perwakilan Biro Organisasi Tata Laksana (ortala) Kemenag, perwakilan Kemensesneg, Kemenkum HAM, dan Kementerian Keuangan.
Baca juga: Malaysia puji pengelolaan layanan haji Indonesia

Meski berhalangan hadir, tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sudah menyampaikan komitmennya untuk membantu sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Rapat sekaligus mendengar laporan tim yang telah melakukan kajian sejak Agustus 2019.

M. Nur Kholis menyampaikan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) memberikan mandat kepada Kementerian Agama, terkait urusan haji dan umrah, utamanya sebagai penanggung jawab dan juga regulator terkait dengan haji dan umrah.

Hal ini mendorong Kemenag untuk menjajaki perluasan fungsi KUH karena menurut Nur Kholis, faktanya selama ini, KUH sering menjadi tempat aduan bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya soal haji tapi juga umrah.

"Saat ini kita sedang membicarakan, bentuknya ke depan akan sebagai apa. Apakah sebagai unit pelaksana teknis, atase, atau seperti apa," katanya.

Jadi selain menginventarisasi hasil kajian di lapangan, rapat juga merencanakan tindak lanjut pembahasan teknis yang akan melibatkan Kementerian Luar Negeri.

“Rapat ini akan digelar di Indonesia setelah selesainya penyelenggaraan haji 2019,” sambungnya.
Baca juga: Pemerintah tingkatkan kesiagaan layanan kesehatan di Mina

Lebih lanjut M Nur Kholis menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan tempat untuk membangun pusat layanan terpadu haji dan umrah di Jeddah.

“Tanahnya sudah dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Kemarin sudah ada kunjungan KOMISI VIII untuk melihat lokasinya," jelas Nur Kholis.

Ia juga menuturkan, pemerintah terus melakukan pembenahan secara simultan guna merealisasikan Pusat Layanan Haji dan Umrah Indonesia di Jeddah.

Mulai dari penyiapan kelembagaan, anggaran biaya, hingga gedung operasional.

“Tentu bukan dalam waktu dekat, tetapi planing ke depan kita ingin menginventarisir langkah-langkah konkret yang akan segera diwujudkan di tanah air sepulang dari sini," kata Sekjen.
Baca juga: Petugas haji buka delapan posko layanan jamaah di Masjidil Haram
Baca juga: Di Masjidil Haram dan Nabawi pos-pos layanan jamaah tetap disiagakan
Baca juga: Kemenag terjunkan dua tim awasi layanan haji Indonesia di Arab Saudi

Persiapan Pelayanan Haji Optimal

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar