"Ini menunjukkan pemerintah serius memindahkan ibu kota karena sebelumnya ada yang mengatakan bahwa pemindahan ibu kota hanya pengalihan isu dan tidak sungguh-sungguh, ternyata itu terbantahkan," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, terkait bagaimana nanti komunikasi dengan DPR RI, segala sesuatunya akan dibahas bersama DPR misalnya surat dari Presiden sudah masuk DPR pada Senin (26/8), itu menunjukkan itikad baik dari pemerintah.
Baca juga: Karding: Pemindahan ibu kota berikan keuntungan kemajuan Indonesia
Baca juga: DPR dukung pemerintah tetapkan ibu kota baru
Baca juga: AP II siap dukung pengembangan Ibu Kota di Kaltim
Amali meyakini pemerintah sudah menyiapkan Undang-Undang terkait pemindahan ibu kota dan sudah selayaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya.
"Selain itu membuktikan kepada masyarakat pada DPR khususnya, bahwa keseriusan ini didukung oleh kajian yang mendalam, komprehensif, dan memang tujuannya adalah segera mencari jalan keluar bagi apa yang kita alami di Jakarta," ujarnya.
Amali tidak yakin apabila UU terkait pemindahan ibu kota diselesaikan pada keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 karena lebih baik dilakukan pada periode mendatang.
Hal itu menurut dia agar semuanya dipersiapkan secara matang dan tidak parsial karena menyangkut berbagai aspek dalam sebuah ibu kota baru.
"Semuanya harus dipersiapkan secara matang, ada waktu beberapa bulan ini dan harus satu paket, tidak bisa parsial. Ada beberapa UU yang terkait pemindahan ibu kota, sehingga harus dibuat secara simultan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan sebagian Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru.
"Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta pada Senin.
Dia menjelaskan Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota yakni resiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan Samarinda.
Lalu yang keempat memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
