Bandarlampung (ANTARA News) - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), forum dan aliansi masyarakat serta organisasi mahasiswa di Provinsi Lampung tetap akan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dan siap menggelar aksi bersama menentang kebijakan yang dinilai akan berdampak buruk bagi masyarakat luas itu. Sikap bersama itu disampaikan pada pertemuan di Sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, di Bandarlampung, Jumat, dihadiri perwakilan sejumlah LSM, seperti LBH Bandarlampung, WATALA, Kawan Tani, organisasi kemahasiswaan HMI Bandarlampung, AJI Lampung, Dewan Rakyat Lampung (DRL), sejumlah forum/aliansi buruh dan elemen masyarakat lainnya (FPBL, SMI, BPI, ABM Lampung). Menurut Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Mukri Friatna, kenaikan harga BBM dipastikan akan memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan biaya hidup lainnya. "Masyarakat yang sekarang hidupnya sudah susah, akan semakin sulit kalau BBM benar-benar dinaikkan," kata dia pula. LBH Bandarlampung melalui Handoko, menyatakan, bersama 14 kantor LBH di daerah se-Indonesia, pihaknya membuka posko pengaduan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM itu, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada para pihak terutama pemerintah pusat agar dapat mempertimbangkan kembali rencana kenaikan itu. Rifki Indrawan dari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Lampung menegaskan, penolakan rencana kenaikan harga BBM itu murni merupakan suara masyarakat dari bawah dan tidak dipolitisasi, sehingga seharusnya pemerintah pusat dapat mendengarkan dan menindaklanjutinya. "Kami akan terus menyampaikan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM itu, dengan berbagai aksi dan sikap bersama untuk menjadi perhatian pemerintah," katanya pula. Menurut mereka, kenaikan harga BBM itu, dipastikan akan sangat dirasakan dampaknya bagi kalangan buruh, pekerja musiman/kontrak, petani, nelayan tradisional, pedagang kecil dan kalangan masyarakat biasa menengah ke bawah. Sejumlah elemen masyarakat di Lampung itu berencana kembali menggelar aksi menentang kenaikan harga BBM, kendati hampir dipastikan dalam waktu dekat pemerintah tetap akan menaikkannya. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi itu, untuk menekan defisit APBN akibat terus melonjaknya harga minyak mentah dunia yang telah menembus 135 dolar AS per barel. Padahal patokan harga minyak pada APBN Perubahan hanya 95 dolar AS. Besaran subsidi BBM pada APBN Perubahan mencapai Rp126,82 triliun, sehingga tanpa kebijakan menaikkan harga BBM dan harga minyak hanya 110 dolar AS per barel, subsidi BBM bisa mencapai hingga Rp190,5 triliun. Dengan penyesuaian harga BBM sekitar 30 persen, pengendalian volume pasokan BBM bersubsidi dan kebijakan fiskal lainnya, akan diperoleh penghematan sebesar Rp34,5 triliun yang akan dialokasikan untuk bantuan langsung kepada rakyat miskin. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi dampak buruk kenaikan harga BBM itu, di antaranya memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per rumah tangga miskin setiap bulan untuk 19,1 juta keluarga, memberikan kredit usaha rakyat (KUR) dan sejumlah langkah terobosan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat lainnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008