Jakarta (ANTARA) - Menyusul Presiden Joko Widodo memutuskan Ibu Kota Indonesia akan pindah ke wilayah Kalimantan Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap derajat kesejahteraan dan kesehatan warga Jakarta meningkat.

Jakarta yang nantinya akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, kata Anies, akan menimbulkan efek turunan yang bisa positif bagi masyarakat itu sendiri dengan status tersebut.

"Gini, timbulnya kota sebagai pusat ekonomi itu lewat mekanisme pasar. Dan itu sudah terjadi sekarang (di Jakarta). Jadi jejaring bisnis di sini akan tumbuh," kata Anies di Jakarta, Kamis.

Dengan jejaring bisnis yang tumbuh, kata Anies, hampir bisa dipastikan memunculkan pembangunan-pembangunan baru yang menambah lapangan pekerjaan di Jakarta.

"Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, tentu kami harap kesejahteraan warga Jakarta meningkat dan tentunya diiringi harapan kualitas kesehatan juga akan lebih baik," ucap Anies.

Baca juga: Pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan lebih kuat dengan Tap MPR

Baca juga: Pemindahan ibu kota diperkirakan sulit dikebut

Baca juga: Wacana pemindahan ibu kota Polri tingkatkan pengamanan di Kaltim


Dengan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota yang melepaskan satu bebannya yakni pusat pemerintahan, Anies menyebut sebagai pusat ekonomi Indonesia, Jakarta tetap akan melakukan pembaruan perkotaan atau urban regeneration yang nilainya mencapai Rp571 triliun yang menata berbagai sektor.

"Transportasi, infrastruktur dan tata kota serta SDM yang menjadi fokus kami, termasuk penataan kawasan kumuh yang menjadi tempat dengan derajat kesehatan yang buruk, mudah-mudahan turun juga," ujar Anies.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota Indonesia pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemerintah pusat menganggarkan dana Rp466 triliun untuk proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Sekitar 19 persen dari anggaran tersebut berasal daria anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset.

Adapun sisanya, sisanya 81 persen dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019