Cirebon (ANTARA News) - Ratusan nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Cirebon, berunjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Senin siang, meminta agar wakil rakyat berjuang untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menyediakan minyak tanah murah untuk menggerakkan perahu nelayan. "Sejak kenaikan BBM tahun 2003, nelayan mulai menggunakan minyak tanah, bahkan pada kenaikan BBM tahun 2005 semua perahu nelayan menggunakan minyak tanah karena tak mampu membeli solar. Kalau minyak naik lagi kami tak bisa hidup karena harga ikan tidak naik," kata Castum, Ketua SNT Cirebon di depan pintu gerbang DPRD yang dijaga ketat petugas keamanan. Massa yang datang dengan membawa dua replika perahu tradisional dan puluhan pamplet, bergantian melakukan orasi. Sekitar 20 menit kemudian, 16 perwakilan nelayan akhirnya diperbolehkan masuk Gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Massa diterima Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Tasiya Soemadi Algotas dan Ketua Komisi B Abdulah Masykur di Aula lantai dua Gedung DPRD. Menurut Caskum, saat ini sebagian besar nelayan tidak melaut karena harga minyak tanah sudah naik sampai Rp3.500 per liter sementara harga ikan belum ada kenaikan. "Kalau dipaksakan melaut justru merugi. Kami minta kenaikan BBM dibatalkan dan Pemerintah menyediakan BBM murah untuk nelayan. Selama ini pakai minyak tanah karena hanya BBM itulah yang murah," kata Caskum asal Desa Gebang Mekar. BLT tak sebanding dengan kenaikan biaya hidup! Hajidin dari nelayan Pronggol mengungkapkan, kenaikan harga BBM membuat harga kebutuhan lain meningkat sementara nelayan tidak bisa melaut sehingga dipastikan akan muncul pengangguran baru. "Kami juga menolak Bantuan Langsung Tunai karena tidak sebanding dengan kenaikan harga sembako," katanya. Perompakan di tengah laut marak! Sedangkan Juhana, dari Gebang, juga mengungkapkan, sering terjadi perampokan di tengah laut yang membuat nelayan tidak tenang apalagi saat memasuki perairan propinsi lain. Menjawab aspirasi itu, Abdullah Maskur menegaskan bahwa sejak awal semua anggota dewan menolak kenaikan BBM, sebab dipastikan akan menambah jumlah keluarga miskin baru termasuk nelayan yang akhirnya tidak bisa melaut karena biaya BBM tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Ia juga menjelaskan, BLT bukan merupakan satu-satunya solusi dalam mengantisipasi kenaikan harga BBM, bahkan menimbulkan masalah baru karena pihak RT/RW dan Desa tidak terlibat dalam pendataan BLT itu. Sementara Gotas mengatakan, DPRD Kabupaten Cirebon akan melakukan langkah-langkah, pertama meneruskan aspirasi ke DPR Pusat agar kenaikan BBM dibatalkan atau dicari solusi bahan bakar bagi nelayan yang lebih terjangkau. Kedua mengirimkan surat kepada Pol Air Polda Jabar dan Lanal Cirebon agar ditingkatkan pengamanan laut karena ada keluhan nelayan semakin maraknya perompakan di laut. Usai menerima kesimpulan tersebut, perwakilan nelayan kemudian undur diri dan menjelaskan hasil pertemuan kepada ratusan rekan mereka yang menunggu di luar pagar. Massa kemudian bergerak kembali pulang dengan sejumlah kendaraan.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008