Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada sekitar Rp90 triliun dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang tanpa renumerasi dan saat ini tengah dibahas tingkat renumerasinya. "Anggaran pemerintah masih surplus di mana sampai pertengahan tahun nanti ada sekitar Rp90 triliun, dan itu akan berbulan-bulan ada di sana (BI)," kata Menkeu di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu. Menurut Menkeu, kalau pemerintah mau cari untung, pemerintah dapat saja menempatkan dana itu di tempat yang memberi suku bunga besar (bank komersial), karena dana itu juga bisa memberikan penerimaan. "Sebenarnya pemerintah tidak mau cari untung dari dana itu. Adanya renumerasi dana pemerintah di BI merupakan mandat UU, kemudian sedang kita cari bagaimana tingkat penetapannya," katanya. Menkeu menyebutkan, sebetulnya sudah ada titik temu awal antara BI dan pemerintah dalam masalah itu. Masalah seperti itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Di seluruh dunia, pemerintah selalu meletakkan "account"-nya di bank sentral karena dalam pengelolaan ekonomi, APBN, dan moneter, serta dalam menciptakan lingkungan makro ekonomi yang baik, itu sesuatu yang harus dilakukan. "UU tentang Perbendaharaan menyebutkan bahwa pemerintah menempatkan uangnya di BI dan bisa mendapatkan suatu imbalan yang kemudian harus dibicarakan bersama dengan BI," kata Menkeu. Menurut Menkeu, di sisi lain pemerintah juga harus mengeluarkan dana saat menerbitkan SUN dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan khususnya untuk menjaga arus kas. "Kita sampaikan bahwa pemerintah tidak cari untung, BI mestinya juga tidak cari untung, kan bagaimana pun pemerintah banyak dana yang nganggur termasuk `account` dolar AS di BI," katanya. Menurut dia, penerimaan migas pemerintah yang mencapai miliaran dolar AS hingga saat ini juga tidak ada renumerasinya. Sementara cadangan BI dikelola tidak boleh defisit/negatif karena dia akan mempengaruhi neraca BI. "Harus ada cara pandang yang sama bahwa renumerasi harus mempertimbangkan `opprotunity cost` antara pemerintah dan BI. Ini yang sedang dibahas, tapi kelihatannya sudah hampir ujunglah," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008