"Sebagai salah satu `stakeholder` pemilu, kami, partai politik, siap mem-back up jika memang ada kendala, tapi KPU perlu transparan," kata Sekjen DPP Partai Buruh Sonny Pudjisasono di Jakarta, Minggu.
Dikatakannya, saat ini mulai muncul keraguan bahwa KPU akan mampu menggelar pemilu sesuai jadwal yakni 9 April 2009.
Juga muncul kekhawatiran jika akhirnya penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggungjawab KPU diambil alih oleh sekretariat jenderal KPU, yang artinya pemerintah akan lebih berperan.
"Kalau sampai pelaksanaan pemilu diambil alih oleh sekretariat jenderal KPU, meski ini dibenarkan undang-undang, legitimasinya kurang," kata Sonny.
Pada kesempatan yang sama Sonny juga menyoroti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hingga saat ini juga belum jelas programnya, padahal parpol sangat berkepentingan dengan institusi itu.
Sementara itu ditanya soal uji materi UU Pilpres yang diajukan enam parpol, termasuk Partai Buruh, ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sonny menyatakan, sidang perdana akan digelar Selasa (13/1).
Sonny optimis MK akan mengabulkan uji materi terhadap UU No.42/2008 itu, terutama terkait pasal 9 yang mengatur syarat pengajuan calon presiden oleh partai yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.
"Kalau syaratnya seperti itu maka yang jadi presiden, ya, itu-itu saja orangnya, tidak akan ada perubahan karena memang tidak ada pilihan lain," katanya.
Partai Buruh sendiri saat ini sudah mengantongi sejumlah nama calon presiden, di antaranya adalah Sutiyoso, Din Syamsudin, dan Salahudin Wahid.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
