Wiranto: Masih ada provokasi anarkis di Papua

... kalau saudara-saudara mendengar ada rencana-rencana aksi anarkis tanggal sekian, jilid sekian, itu ajakan...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto mengakui masih ada ajakan dan provokasi untuk melakukan aksi anarkis di Papua dan Papua Barat.

"Masih ada ajakan-ajakan, hasutan-hasutan kepada masyarakat untuk melanjutkan aksi anarkis," katanya, saat konferensi pers terkait situasi Papua dan Papua Barat, di Jakarta, Kamis.

Wiranto menjelaskan pada 4 September 2019 telah dilaksanakan pertemuan antara forum komunikasi pimpinan daerah, pimpinan TNI, Kepolisian Indonesia, dan elemen masyarakat di Biak Numfor, Papua.

Seluruh pihak bersepakat untuk bersama-sama mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi oleh oknum yang terus ingin melaksanakan aksi anarkis.

"Jadi, kalau saudara-saudara mendengar ada rencana-rencana aksi anarkis tanggal sekian, jilid sekian, itu ajakan," katanya.

Juga baca: Wiranto nyatakan akses internet di Papua sudah normal

Juga baca: Wiranto: Warga asing tidak dilarang ke Papua, tetapi dibatasi

Juga baca: Pemerintah tindak tegas pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua

Akan tetapi, kata dia, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat berusaha menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan itu.

Sejauh ini, Wiranto menyampaikan kondisi di Papua dan Papua Barat secara umum terus kondusif dengan kembali beraktivitasnya kegiatan di masyarakat.

"Kemarin, sudah saya sampaikan toko-toko, bahkan pasar tradisional sudah mulai buka, kantor-kantor buka, SPBU sudah jalan, Telkom, PLN, dan air sebagian masih pakai pengiriman tangki air," katanya.

Sementara sekolah yang hingga kemarin belum aktif, kata Wiranto, saat ini dilaporkan sekolah sudah kembali dibuka sehingga anak-anak sudah bisa kembali belajar.

Akses internet di Papua dan Papua Barat juga sudah pulih seperti semula per Kamis ini, setelah pembatasan internet setelah kerusuhan dicabut oleh pemerintah.