Medan (ANTARA News) - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut kelangkaan pupuk di Sumut dan juga di daerah lain di Indonesia. "Harapan kita KPK bersedia turun tangan, karena permainan pupuk ini sudah sampai pada tahap yang sangat meresahkan dan dapat mengancam ketahanan pangan," katanya kepada ANTARA di Medan, Jumat. Menurut dia, KPK setidaknya mau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke daerah-daerah yang ketersediaan pupuknya menjadi masalah. Permainan mafia pupuk Politisi dari Partai Amanat Nasional itu menduga kelangkaan pupuk di banyak daerah lebih disebabkan adanya permainan oleh para "mafia pupuk". "Diduga ada praktik beking-membeking dalam kasus ini dan skalanya terus meluas dari waktu ke waktu. Kita bahkan menduga pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani kecil itu juga diselundupkan ke luar negeri," ujarnya. Hakim Siagian juga mengatakan kelangkaan pupuk yang terjadi dewasa ini berpeluang menyebabkan kegagalan panen di banyak daerah lumbung pangan, yang pada akhirnya menciptakan pengangguran baru dan kemiskinan. "Jadi ini jelas menjadi musuh bangsa dan semua permainan yang ada jelas-jelas merupakan tindak pidana. Persoalan ini jangan dianggap enteng, karenanya kita meminta KPK turun tangan untuk mengusut masalah ini," katanya. Ia juga berharap aparat kepolisian dan kejaksaan lebih proaktif lagi membongkar setiap jaringan "mafia pupuk" yang dinilainya cenderung merupakan sebuah konspirasi besar dan berskala global untuk "membunuh" sektor pertanian nasional.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008