Semarang (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Muhammad Nuh mengatakan, pemerintah mengajak masyarakat untuk bisa memahami kenyataan atau fakta tentang mahalnya harga minyak. Hal itu diungkapkan Menkominfo usai menjadi pembicara pada kuliah umum dihadapan mahasiswa dan staf pengajar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, ketika ditanya masih maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Demo, kata dia, adalah hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetapi jangan sampai bertindak anarkhis. Kalau demo yang berkaitan dengan kenaikan BBM, menurut dia, merupakan tugas dari pemerintah untuk mengkomunikasikan hal itu, kenapa dinaikkan. Pemerintah, menurut dia, kalau tidak ada kenaikan harga minyak dunia tentunya harga BBM di dalam negeri juga tidak akan dinaikkan, tetapi persoalannya pada harga minyak dunia padahal Indonesia memang harus impor. "Kalau kenaikan harga minyak dunia masih berkisar pada 100 dolar AS per barel masih bisa tetapi sekarang ini sudah masuk pada fase 120 hingga 130 dolar AS sehingga subsidi akan jebol. Oleh karena itu kita ajak untuk bisa memahami fakta mahalnya harga minyak," katanya menegaskan. Ia menambahkan, sebelum harga BBM naik menunjukan bahwa 70 persen subsidi BBM hanya dinikmati oleh 40 persen penduduk kelompok atas di Indonesia tetapi dengan adanya kenaikan harga BBM justru akan mengalihkan kenikmatan yang selama ini diterima oleh kelompok atas kepada kelompok bawah. Sebenarnya, kata dia, pemerintah bukan hanya mengajak masyarakat untuk ikut memahami tetapi pemerintahpun mempunyai kewajiban agar masyarakat yang berada pada mata rantai terlemah itu tidak bertambah berat. Makanya, kata dia, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meringankan mereka dengan tiga kluster, yaitu bantuan dan perlindungan sosial yang didalamnya ada BLT, raskin, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah dengan program PNPM Mandiri yang mencakup 3.999 kecamatan di 16.417 desa tertinggal serta 21 ribu desa lainnya, Setiap kecamatan diberikan dana Rp3 miliar yang diharapkan bisa memberdayakan di masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Yang ketiga adalah dengan cara Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana yang disalurkan sudah mencapai mencapai Rp6,5 triliun. Kredit Usaha Rakyat ini tidak memakai jaminan. "Ini yang baru pertama kali dalam sejarah bangsa ini," katanya. Ketika ditanya apakah dengan tiga cara itu efektif untuk mengentaskan kemiskinan rakyat, ia mengatakan, kalau dianalisa dan ketiga cara itu dilaksanakan tentunya efektif. Dengan cara yang kedua, yaitu memberi dana Rp3 miliar untuk setiap kecamatan maka memberi pekerjaan baru bagi masyarakat. Kemudian dengan cara yang ketiga, yaitu memberi KUR. "Masyarakat yang semula kesulitan mendapatkan modal, dengan adanya KUR tentunya bisa mendapatkan," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008