Jakarta, (ANTARA News) - Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen global agar tidak ada satu negara pun yang menjadi tempat para koruptor melarikan aset negara, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apabila ada satu saja negara yang bersikap melindungi koruptor maka hal itu akan menghambat upaya pemberantasan korupsi, katanya dalam pidato peluncuran laporan Pembangunan Manusia Asia-Pasifik 2008 yang bertajuk Upaya Pemberantasan Korupsi, Mengubah Kehidupan di Istana Negara, Kamis. Menurut Presiden, pemerintah Indonesia menyambut baik semua upaya kerja sama teknis untuk memberantas korupsi dan mengambil kembali aset negara yang dikorupsi, termasuk melalui perjanjian ekstradisi dan StAR (Stolen Asset Recovery). Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik laporan UNDP. Pemerintah akan terus berusaha keras meningkatkan keberhasilan indeks pemberantasan korupsi. "Pemerintah Indonesia sangat serius memberantas korupsi karena korupsi menyengsarakan rakyat yang tidak mampu dan menghancurkan keadilan," katanya. Sementara itu dalam laporan UNDP itu digambarkan secara nyata bagaimana korupsi kecil yang terjadi di wilayah Asia-Pasifik secara perlahan merampas kesempatan masyarakat yang sangat lemah, membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan berisiko mengurangi pelayanan dasar kesehatan. Laporan itu juga memberikan gambaran sekilas tentang cara-cara inovatif yang secara susah payah dilakukan masyarakat dan pemerintah dalah memerangi korupsi di sejumlah negara termasuk Indonesia. Sejak 2006, Laporan Pembangunan Manusia Asia-Pasifik --yang memberikan analisis yang berkelanjutan mengenai masalah-masalah pembangunan yang relevan di tingkat regional dan nasional-- telah berubah menjadi terbitan secara reguler. (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008