Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2009 untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan pada saat hajatan nasional Pemilihan Umum 2009. "Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM agar situasi aman untuk agenda pemilu pada tahun depan," kata Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Jumat. Dia menambahkan, pada 2009 pemerintah telah memproyeksikan asumsi harga minyak sebesar 120 dolar AS per barel dengan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 38,8 juta kiloliter. "Tapi angka 120 dolar AS belum menjamin APBN akan aman karena harga minyak dunia saat ini masih sekitar 137 dolar AS dan ada yang memprediksi harga bisa mencapai 200 dolar AS per barel," katanya. Alokasi tersebut, katanya, cukup besar sehingga jika asumsi tersebut meleset dipastikan proyeksi defisit anggaran 2009 sebesar Rp83,5 triliun atau 1,6 peren dari PDB akan melonjak. "Sulit untuk mendapatkan pinjaman luar negeri untuk membiayai defisit karena bahkan untuk 2008 ini, kreditur internasional mulai enggan meminjamkan uangnya," kata Paskah. Dengan demikian, tambahnya, kemungkinan yang mungkin dilakukan pemerintah adalah melakukan penghematan belanja kementerian lembaga, terutama untuk belanja tidak mengikat dan bukan prioritas. "Tapi itu tidak bisa juga terlalu besar, karena sebagian besar anggaran mereka kan untuk membayar gaji PNS," katanya. Oleh karena itu, tambahnya, pihaknya mengusulkan penghematan konsumsi secara besar-besaran, seperti melakukan diversifikasi energi dan pengenaan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda empat lebih dari satu. "Mungkin bisa dikaitkan dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Jadi jika pemilik mobil lebih dari satu berlokasi di wilayah dengan NJOP tinggi, tentu pajaknya bisa diberikan lebih tinggi daripada yang NJOP-nya rendah," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008