Bangkok (ANTARA News) - Perdana Menteri Thailand Samak Sundaravej, Kamis mengatakan militer tidak dibutuhkan untuk mengakhiri unjukrasa-unjukrasa di jalan, sementara para pemrotes berikrar akan menggulingkan pemerintahannya. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) telah memblokir satu jalan penting di distrik bersejarah Bangkok sejak 25 Mei, dan mengatakan mereka akan mengumpulkan ribuan orang dan bergerak ke Gedung Pemerintah Jumat. "Situasi sekarang tidak begitu serius bagi kami untuk membutuhkan militer atau ISOC (komando keamanan dalam negeri) untuk mengawasinya. Biarkan polisi menjaga situasi," kata Samak pada pertemuan keamanan tingkat pejabat tinggi, seperti dilaporkan AFP. Ia menuduh PAD menimbulkan kehancuran ekonomi yang serius bagi negara itu, tetapi berjanji ia tidak akan memberlakukan keadaan darurat tanpa terlebih dulu berkonsultasi dengan para pejabat penting militer. "Keputusan apapun yang saya akan buat saya tidak akan melakukannya sendiri. Saya akan berkonsultasi dengan pada panglima militer," katanya. Samak juga mempertanyakan mengapa PAD berusaha menggulingkan pemerintah yang berusia empat bulan ketika partainya meraih kemenangan dalam pemilu yang umumnya bebas dan jujur Desember tahun lalu yang mengakhiri kekuasaan militer lebih dari setahun. "Saya tidak mengerti kenapa PAD mengumumkan bahwa mereka akan menambil alih Gedung Pemerintah," katanya. "Tidak ada alasan bagi tindakan mereka itu. Apakah pemilu itu ilegal?Ada para pemilih yang memberikan suara mereka, pemerintah dilantik dan disumpah raja. Apakah pemerintah ini ilegal? Kami bukan gengster jalanan." Samak memimpin pertemuan Komando Keamanan Dalam Negeri (ISOC) , yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Chalerm Yoobumrung dan Panglima Militer Jendral Anupong Paojinda. Para pemimpin PAD mengatakan mereka tidak menghentikan ujukrasa-unjukrasa mereka sampai Samak mundur. Mereka menuduh dia boneka Thaksin Shinawatra, perdana menteri yang digulingkan dalam kudeta militer September 2006.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008