Surabaya (ANTARA News) - Pengamat perminyakan, Kurtubi, mengemukakan bahwa pemerintah harus membeli bahan bakar nabati (BBN) dari rakyat, sesuai harga pasar di Singapura. "Meski pemerintah saat ini masih mensubsidi BBM, namun langkah ini perlu dilakukan," katanya, usai berbicara dalam diskusi publik "Kebijakan Publik dan Pengentasan Kemiskinan Pasca-kenaikan bahan bakar minyak (BBM)" di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mensiasati adanya kenaikan harga BBM, agar tidak terlalu berdampak pada masyarakat miskin. Pasalnya, ketergantungan Indonesia pada impor BBM hingga saat ini mencapai 450 ribu barel per harinya. "Perlu kiranya pemerintah mengembangkan BBN di kalangan masyarakat," katanya. Selain itu, pemerintah juga harus bersedia membeli BBN dengan harga internasioanal, dan juga menciptakan tata niaga BBN yang transparan dan jelas. Perkembangan BBN saat ini di Indonesia tergolong masih kecil, karena belum ada keterlibatan masyarakat. Untuk itu, sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk mengembangkan BBN. Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Andi Malarangeng menambahkan, pemerintah sudah siapakan langkah-langkah penghematan energi alternatif tidak hanya gas dan batu bara, panas bumi dan surya, tapi juga bahan bakar nabati seperti minyak dari tanaman jarak. "Bila perlu di daerah-daerah kritis ditanami tanaman jarak," katanya di tempat yang sama. Diharapkannya, dengan adanya tenaga laternatif tersebut, nantinya bisa bersaing dengan harga BBM saat ini. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008