counter

Mahasiswa Muhammadiyah: Audit pemda dengan karhutla

Mahasiswa Muhammadiyah: Audit pemda dengan karhutla

Dampak kebakaran hutan dan lahan sejumlah wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng menyebabkan Sampit tertutup asap tebal dan kualitas udara menjadi berbahaya bagi kesehatan. ANTARA/HO-Diskominfo Kotim.

Pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran kebakaran hutan dan lahan,
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prastiyo mendesak pemerintah pusat untuk melakukan audit investigasi kepada pemerintah daerah yang kawasannya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Permasalahan karhutla penting untuk mendapatkan komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah lokal sebagai pemilik daerah," kata Najih di Jakarta, Minggu.

Dia juga mendesak pemerintah melakukan mitigasi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sudah dirasakan mengganggu di daerah terdampak.

Baca juga: Kadisdik minta sekolah SD sesuaikan jadwal masuk terkait kabut asap

Karhutla, ujar dia adalah permasalahan yang serius dan membutuhkan upaya penanganan secepatnya agar tidak menimbulkan kerugian dan korban lebih lanjut.

"Pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran kebakaran hutan dan lahan," jelasnya.

Najih mengecam pihak-pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan dengan tujuan komersial (bisnis). Tindakan pembakaran hutan dan lahan adalah kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat luas terhadap masyarakat.

Baca juga: Kabut asap karhutla makin tebal di Kabupaten Paser

"DPP IMM juga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan investigasi terhadap tingginya jumlah titik panas yang muncul di area perkebunan yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan dan swasta," katanya.

Penindakan tegas, tambah dia harus juga dilakukan bagi mereka yang terlibat menyebabkan karhutla. Pemerintah jangan tebang pilih dalam menegakkan sanksi kepada para perusahaan yang membakar hutan dan lahan.

"Pemerintah harus menindak dengan tegas oknum pemerintahan lokal yang terbukti secara hukum terlibat dan/atau melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini," sebutnya.

Baca juga: 5.809 personel disiagakan untuk tanggulangi karhutla Riau

 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jarak pandang di Bandara Palembang terganggu hingga akhir Oktober

Komentar