Presiden tegur Pemda Riau, Mendagri: Kada harus punya tanggung jawab

Presiden tegur Pemda Riau, Mendagri: Kada harus punya tanggung jawab

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, didampingi Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, usai menghadiri HUT Ke-9 Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Panti Asuhan dan Pesantren Yayasan Bahrul Ulum Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019). (ANTARA FOTO/HO/Puspen Kemendagri)

Kepala daerah yang punya wilayah harus punya tanggung jawab, minimal kepala daerah atau wakilnya harus ada, harus tinggal di tempat untuk mengkoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI/Polri sudah masuk membantu dengan penuh
Tangerang Selatan (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri menegaskan kepala daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus punya tanggung jawab dengan tidak meninggalkan daerah dan masyarakatnya di tengah bencana asap akibat kebakaran tersebut.

"Kepala daerah yang punya wilayah harus punya tanggung jawab, minimal kepala daerah atau wakilnya harus ada, harus tinggal di tempat untuk mengkoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI/Polri sudah masuk membantu dengan penuh," kata Tjahjo usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 BNPP di Panti Asuhan dan Pesantren Yayasan Bahrul Ulum di Tangerang Selatan, Banten, Selasa.

Terkait teguran Presiden Joko Widodo terhadap Pemda Riau, khususnya karena kepergian Gubernur Riau Syamsuar ke luar negeri di tengah bencana asap, Tjahjo mengatakan peringatan tersebut juga ditujukan kepadanya selaku Mendagri.

Namun, Tjahjo menjelaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang abai dan lalai terhadap warganya di tengah bencana asap.

"Sentilan Pak Presiden itu sama saja beliau nyentil saya juga karena menyangkut pemerintahan di daerah. Walaupun kami tidak punya dasar untuk memberi sanksi, tapi kami sudah mengingatkan," jelasnya.

Imbauan terkait penanggulangan bencana sebagai dampak karhutla telah disampaikan ke seluruh kepala daerah melalui radiogram yang dikeluarkan Kemendagri. Dalam radiogram tersebut, Mendagri antara lain menginstruksikan kepada pemda untuk menganggarkan dana tidak terduga lewat APBD untuk mengatasi bencana asap tersebut. Hal itu bertujuan agar penanggulangan bencana tidak terhambat karena harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait yang terlibat dalam upaya pemadaman api karhutla dan penanganan bencana asap.

Sebelumnya, Senin malam (16/9), Presiden Joko Widodo menegur lambannya kinerja Pemda Riau terkait penanganan bencana asap di daerah tersebut. Presiden mengatakan perangkat pemda tidak ditertibkan dengan baik sehingga karhutla semakin meluas dan berdampak buruk.

"Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kota Pekanbaru.

​​​​​​​Keluhan masyarakat akan lambannya penanganan Pemda Riau terhadap dampak karhutla semakin tinggi karena Gubernur Syamsuar memilih pergi ke Thailand saat kondisi asap di daerahnya semakin pekat pada pekan lalu. Wali Kota Pekanbaru Firdaus juga hingga saat ini memilih pergi ke Kanada dengan alasan tugas luar negeri.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cara Gubernur Kalbar perangi karhutla dan korupsi - Wawancara Khusus

Komentar