counter

Bakal calon berebut rekomendasi PDIP di Pilkada Kabupaten Kediri

Bakal calon berebut rekomendasi PDIP di Pilkada Kabupaten Kediri

Bakal calon saat mendaftaran diri ke DPC DPID Kabupaten Kediri di Kediri, Jawa Timur ikut Pilkada 2020. (Antara Jatim/ dokumen)

Tugas dari DPC PDIP hanya untuk tahapan penjaringan saja, sedangkan untuk penyaringan dilakukan oleh DPD PDIP Jatim dan penetapan dilakukan oleh DPP PDIP.
Kediri (ANTARA) - Sebanyak 12 bakal calon kepala daerah baik Bupati maupun Wakil Bupati akan berebut rekomendasi dari DPP PDIP setelah mereka mendaftarkan diri ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 2020.

"Ada 12 orang, 11 bakal calon Bupati dan satu bakal calon wakilnya. Besok (Kamis, 19/9) mereka akan melakukan fit and proper test di Surabaya," kata Wakil Ketua Bidang Bapilu DPC PDIP Kabupaten Kediri Tri Efendi di Kediri, Rabu.

Ia mengatakan, dalam uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Kediri tersebut tim akan menyeleksi mereka. Semuanya dikonfirmasi terkait dengan visi misi, persiapan untuk mencapai kemenangan.

"Persiapan untuk capai kemenangan, paling tidak ada target kemenangan itu juga membutuhkan anggaran. Biaya saksi tim kampanye untuk mencapainya (kemenangan), kontribusi yang dibutuhkan untuk calon Bupati," kata dia.

Dari 12 orang itu, mereka antara lain petahana Wakil Bupati Kediri Masykuri, Adi Suwono, Habib, Saifudin, Mujahid, mantan Komisioner KPU kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo, Subani, Ridwan, Marjoko, dokter Sukma Mahadewa, Eko Edyono dan Endah Sricahyani Sucipto.

Pihaknya juga menegaskan, tugas dari DPC PDIP hanya untuk tahapan penjaringan saja, sedangkan untuk penyaringan dilakukan oleh DPD PDIP Jatim dan penetapan dilakukan oleh DPP PDIP.

Namun, dirinya juga mengatakan segala hal bisa saja terjadi, termasuk jika DPP PDIP mempunyai pemikiran lain terkait dengan survei bahwa yang berpotensi menang adalah calon yang bahkan tidak mendaftarkan diri di daerah, juga harus diterima.

"Penetapan oleh DPP PDIP. Di situ yang menentukan siapapun yang dapat rekomendasi kendati tidak terdaftar. Tapi, jika DPP sudah mempunyai pemikiran lain terkait survei yang jadi kemenangan PDIP ya itu. Bukan berarti semua ada di situ. Jika DPP punya kewenangan mengikat," kata dia.

Pihaknya mengatakan, dalam proses menuju pemberian rekomendasi juga cukup panjang. DPP akan melakukan survei bakal calon yang dinilai terbaik dan masuk akal dan untuk finalnya kemungkinan di Maret atau April 2020.

"Jadi, finalnya bulan tiga atau empat. Cukup lama kan ada tahapannya. Kami dari daerah juga hanya memantau dari luar, DPD juga tidak kewenangan," kata dia.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kediri Mujahid, salah satu yang mendaftar menjadi bakal calon Bupati Kediri lewat PDI Perjuangan untuk mengikuti Pilkada 2020. Dirinya termotivasi ingin memberikan manfaat dalam setiap umurnya, sehingga ikut serta maju di pilkada.

Baca juga: Ketua Lembaga Kesehatan NU Surabaya daftar Cabup Kediri lewat PDIP

Baca juga: Petugas gabungan gerebek industri kosmetik diduga ilegal

Baca juga: Polres Kediri mengamankan satu warga edarkan ekstasi


"Filosofi dari dalam hati saya dan keyakinan bahwa makin banyak kita ada nilai manfaatnya di tengah manusia, makin menjadi manusia yang terbaik. Berikut doa dan keinginan saya yang senantiasa setiap hari ada manfaatnya," kata Mujahid saat mendaftarkan diri pada 6 September 2019.

Mujahid mengambil formulir dengan bakal calon wakil bupati yakni Eko Edyono. PDIP dinilainya sebagai partai yang sesuai dengan visi dan misi yang dipegangnya, yakni nasionalis dan religius.

Edi yang juga akademisi banyak terlibat di tim percepatan pembangunan di Kabupaten Kediri, sehingga secara bekal dan pengetahuan juga sudah mumpuni untuk ikut membangun Kediri menjadi lebih baik lagi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu usul revisi UU larang mantan koruptor maju pilkada

Komentar