Yogyakarta, (ANTARA News) - Keinginan Partai Golkar untuk menang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009 seperti yang diharapkan Ketua Umum Jusuf Kalla, tampaknya sulit terwujud. "Sulit bagi Partai Golkar untuk menang dalam Pemilu 2009, karena Parpol ini sedang mengalami krisis akibat kekalahan calon yang diusungnya di beberapa Pilkada," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Ari Dwipayana Msi di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia, kekalahan calon dari Partai Golkar dalam pilkada di Sumatera Utara, Jawa Barat, Muluku Utara maupun Jawa Tengah mengindikasikan konsolidasi internal partai itu kurang berjalan dengan baik. "Kekalahan tersebut juga mencerminkan bahwa mesin politik Partai Golkar tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga sulit bagi parpol ini untuk menang pada Pemilu nanti," katanya. Ia mengatakan salah satu kelemahan Partai Golkar adalah belum mampu mengakomodasi kader yang justru banyak didukung konstituen di daerah. Akibatnya, banyak kader menyeberang ke partai lain. "Kader Partai Golkar justru banyak berfragmentasi ke partai lain, dan mereka mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau bupati maupun walikota justru dengan kendaraan politik partai lain yang juga didukung konstituen di daerah, sehingga calon yang diusung Golkar justru tidak didukung konstituennya," katanya. Menurut AAGN Ari Dwipayana, saat ini Partai Golkar juga sedang mengalami permasalahan yang rumit terkait dengan posisi ketua umumnya yang juga sebagai wakil presiden. "Memang ada kerumitan mendasar yang dihadapi Partai Golkar karena kebijakan pemerintah yang tidak populer, padahal Golkar berada dalam lingkaran pemerintah yang sedang berkuasa. Seperti kasus kenaikan harga BBM dan kasus Pilkada Maluku Utara yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol ini," katanya. Kata dia, hal ini ibarat `buah simalakama` karena ada keinginan untuk mengakomodasi aspirasi konstituen tetapi hal itu tidak dapat dilaksanakan karena Partai Golkar juga menjadi bagian dari pemerintah. "Misalnya mengenai desakan masyarakat Maluku Utara, di satu sisi ada keinginan untuk menekan kebijakan pemerintah tetapi di sisi lain Partai Golkar adalah bagian dari pemerintah. Dalam situasi tertentu partai ini justru berhadapan dengan keinginan konstituennya," katanya. (*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008