Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, memperkirakan tingkat inflasi hingga akhir tahun ini bisa mencapai 14 persen, jika pemerintah gagal mengawasi distribusi gas. "Permintaan terhadap gas, khususnya dari rumah tangga mulai meningkat, sehingga pemerintah harus lebih tegas mengawasi barang bersubsidi tersebut," kata Aviliani kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu. Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (1/7) mencatat inflasi Mei 2008 sebesar 2,46 persen, sehingga inflasi tahun berjalan (Januari-Juni) 2008 mencapai 7,37 persen, dan inflasi "year on year" (Juni 2007-Juni 2008) mencapai 11,03 persen. Adapun pemerintah menetapkan asumsi inflasi pada APBN 2008 berkisar 11-12 persen. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memperkirakan tingkat inflasi hingga akhir tahun 2008 masih akan terjaga pada kisaran 10 hingga 11 persen, dengan acuan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada Mei 2008 berada di luar faktor musiman. "Jika murni karena kenaikan harga BBM, maka seperti pola pada 2005, maka dampaknya pada inflasi akan mulai turun setelah dua bulan," kata Menkeu. Menurut Aviliani, meskipun semakin menurun, ekspektasi inflasi hingga akhir tahun masih akan dipengaruhi dampak lanjutan kenaikan BBM sebesar rata-rata 28,7 persen pada akhir Mei 2008. "Harus diingat gas telah menjadi salah satu komponen terbesar penyumbang inflasi, menyusul makin luasnya program konversi minyak tanah ke gas," ujarnya. Selain itu, inflasi juga akan dipengaruhi faktor rutin, seperti tahun ajaran baru, bulan puasa (Lebaran), dan menjelang akhir tahun dimana harga barang dan jasa akan mengalami peningkatan luar biasa. "Tekanan inflasi dari sisi harga komoditas pangan saat ini relatif berkurang, namun distribusinya harus diperhatikan jangan sampai terjadi kelangkaan," ujarnya. Pasalnya, kata Aviliani, hingga kini pemerintah belum memiliki formula yang tepat soal pasokan gas rumah tangga. "Bukan karena sekedar adanya disparitas harga gas rumah tangga dan industri, tetapi juga dipicu adanya "moral hazard" berupa aksi spekulasi sejumlah kalangan yang melakukan aksi spekulasi," kata Aviliani. Karena itu, ketersediaan pasokan gas dengan menjamin tidak terjadi kelangkaan gas seharusnya tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. BPS juga menginformasikan, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Madiun yang mencapai 4,05 persen, dan terendah di Bogor sebesar 1,15 persen. Menurut Aviliani, inflasi tinggi yang merata di semua daerah sebagai cerminan kenaikan gas dan bahan bakar yang antara lain memicu tingginya biaya transportasi. (*)

Copyright © ANTARA 2008